Hukum & Kriminal

Jaksa Sebut Surat Tuntutan Terdakwa Sipoa Salah Ketik

Kuasa Hukum Terdakwa Tertawa Terbahak-bahak

Sidang kasus Sipoa di Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat [25/1/2019)

Surabaya (beritajatim.com) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur Djuwariyah dan Winarko memberikan tanggapan (replik) atas pembelaan (pledoi) yang diajukan dua terdakwa perkara penipuan Budi Santoso dan Ir. Klemens Sukarno Candran seminggu lalu.

Dalam replik yang dibacakan di hadapan majelis hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan, dua Jaksa Kejati Jatim ini menyebut jika dalil kasus perdata yang disebut terdakwa dan kuasa hukumnya adalah tidak benar sebab Jaksa sudah bisa membuktikan bahwa para Terdakwa sudah menjanjikan penyerahan unit ke konsumen pada 2017.

“Namun kenyataannya sampai tahun 2017 jangankan penyerahan, pembangunan saja tidak dilakukan,” ujar Djuwariyah, Kamis (24/1/2019).

Lebih lanjut Djuwariyah menyatakan terkait tudingan pihak terdakwa bahwa adanya dugaan JPU memberikan keterangan palsu dalam Surat Tuntutan, sebagaimana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP dan pasal 263 KUHP, menurut Djuwariyah hal itu tidak benar.

“Tidak benar, karena kita menjalan tugas negara. Biar hakim nanti yang menilai, kalau memang ada dugaan ke arah sana (keterangan palsu) biar hakim nanti yang menentukan,” tambahnya.

Djuwariyah juga menyebut jika memang ada kelalaian yang dilakukan rumusan tuntutan JPU terkait ketidakhadiran 15 saksi ke persidangan. Namun hal itu hanya salah ketik saja. “Itu kan salah ketik saja, tidak datang ditulis datang,” ujarnya.

Apakah salah ketik bisa mencapai 20 halaman? Menurut Djuwariyah, itu juga kelalaian JPU karena mengcopas rumusan sebelumnya. “Jadi tidak ada yang penting, hanya salah copas saja dan salah ketik saja,” tambahnya.

Ketua Tim Kuasa Hukum Sipoa Grup, Sugeng Teguh Santosa, SH tertawa terbahak-bahak mendengar dalih JPU dalam replik yang menyatakan 20 halaman yang memuat keterangan palsu dalam surat tuntutan itu merupakan peristiwa “salah ketik”.

“Salah ketik itu perisitiwa yang tidak disengaja, dan yang lumrah terjadi itu maksimum terdiri dari satu suku kata. Kalau sebanyak 20 halaman itu bukan salah ketik, tetapi perbuatan sengaja memberikan keterangan palsu , dan serangkaian kebohongan dalam surat tuntutan,” ujarnya.

Perlu diketahui, Terdakwa dalam persidangan minggu lalu mengajukan pembelaan. Dalam nota pembelaannya, kedua Terdakwa terkuak JPU memberikan keterangan palsu dan serangkaian kebohongan. Sebanyak 15 orang saksi fakta tidak hadir selama persidangan, namun dalam surat tuntutan dinyatakan hadir serta dimasukan sebagai fakta persidangan oleh JPU.

Bahkan JPU mendalilkan majelis hakim meminta tanggapan atas keterangan 15 saksi kepada para terdakwa. Dan para terdakwa menyatakan tidak keberatan. Padahal sejatinya peristiwa majelis hakim bertanya kepada para terdakwa untuk menanggapi 15 saksi itu tidak pernah ada. Karena 15 saksi fakta JPU selama persidangan tidak pernah hadir.

Pada intinya dua terdakwa kasus penipuan Budi Santoso dan Ir. Klemes Sukarno Candra mengungkap fakta dalam pledoinya yakni berdasarkan fakta-fakta persidangan disimpulkan: (1) Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terbukti memuat keterangan palsu dan serangkaian kebohongan, yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan pidana, sebagaimana yang dimaksud pasal 266 ayat (1) KUHP dan pasal 263 KUHP, (2) perkara yang dialami para terdakwa merupakan peristiwa yang masuk dalam ranah hukum perdata dan (3) penetapan tersangka yang kemudian berubah statusnya menjadi terdakwa, yang dialami oleh Budi Santoso dan Ir. Klemes Sukarno Candra adalah error in pesona sekaligus sebagai produk mafia hukum, yang diduga melibatkan oknum penyidik dan oknum jaksa Kejati Jawa Timur.

Demikian pembelaan terdakwa Ir. Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso dalam Pledooi setebal 377 halaman, yang diberi judul “Melawan Mafia Hukum” yang dibacakan bergantian di pengadilan negeri Surabaya, Kamis (17/1/2019) lalu. [uci/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar