Hukum & Kriminal

Konflik Petani Jeruk Selorejo, Dau

Kuasa Hukum Petani: Problem Muncul Ketika Kades Tidak Transparan

Malang (beritajatim.com) – Konflik petani jeruk di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, masih terus berlanjut. Selasa (25/8/2020) hari ini, kedua belah pihak antara petani dan pemerintah desa setempat, diundang oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Ruang Anusapati, Pringgitan Pendopo Kabupaten Malang untuk mediasi. Tujuan mediasi, guna mencari jalan keluar agar polemik tersebut, bisa segera terselesaikan.

Usai mediasi, Kepala Desa Selorejo, Bambang Soponyono mengatakan, siap dengan segala resiko dalam proses menyelesaian polemik tersebut. “Kalau petani ada bukti-bukti silahkan ditunjukkan,” tegasnya.

Ditanya apakah pihaknya merasa menerima pembayaran uang sewa tanah itu, Bambang beralibi ada yang sudah, ada yang membayar dan ada yang tidak. “Catatannya ada, ada yang bayar ada yang tidak. Ada yang memperpanjang, ada yang tidak,” bebernya.

Baca Juga:

    Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum Petani Jeruk Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Wiwit Tuhu menjelaskan, ada problem besar dalam kasus ini apabila Kades menganggap sudah ada yang bayar lahan dan tidak bayar.

    “Ini ada problem besar yang harus segera diselesaikan. Kami melihat tidak adanya transparansi soal pembayaran. Karena petani jelas ada yang sudah membayar melalui istri dari kades, atau orang suruhan pak kades bernama Karnadi yang biasa melakukan sewa menyewa lahan. Harus ada transparani disini,” tegas Wiwit.

    Wiwit melanjutkan, petani juga memiliki kwitansi pembayaran atas nama Bu Ana. Nah, ketika pembayaran sudah dilakukan, harusnya sudah jelas tempo menggarap lahan jeruk sampai kapan.

    “Lalu kemudian apakah pembayaran dari petani penggarap lahan masuk ke APBDes Selorejo. Kalau itu yang terjadi, petani pasti tertib. Karena sampai hari ini, petani juga tidak tahu berapa jumlah APBDes yang sumber dananya dari masyarakat desa setempat juga. Petani baru tahu nilai APBDes-nya sampai Rp 700 juta. Kalau ini benar, saya pikir Desa Selorejo, Kecamatan Dau ini amazing. Nah ini harus ada transparansi,” tutur Wiwit yang juga Juru Bicara dan Pendamping Kelompok Tani Sumber Rejeki dalam mediasi hari ini.

    Saat ditanya apakah ada keterlibatan oknum yang menerima pembayaran dari petani? Wiwit tak mau berspekulasi. “Kami tak ingin menjustifikasi ya. Tapi dari bukti-bukti petani, mereka sudah bayar melalui orang-orang suruhan dari kepala desa atau yang ditunjuk desa. Dan ini adalah pembayaran kontrak jangka panjang tanaman jeruk. Tak mungkin mereka tidak membayar. Kalau kemudian sudah bayar tapi hak nya direbut, ya kasihan masyarakat dalam hal ini petani penyewa lahan jeruk. Apalagi bertanam jeruk, sudah menjadi tulang punggung perekonomian mereka bertahun-tahun,” paparnya.

    Secara garis besar, terang Wiwit, ia sangat setuju keberadaan Bumdes. Namun, atauran dan tujuan Bumdes dibentuk itu untuk membantu sekaligus meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sehingga, keberadaan Bumdes tidak malah merugikan atau merampas kesejahteraan petani jeruk.

    Wiwit menambahkan, hakikat pendirian Bumdes ini kan untuk mensejahterakan petani dan masyarakat desa setempat. Agar masyarakat bisa sejahtera, Bumdes harus dikelola kades dengan baik.

    “Jangan justru sebaliknya. Petani yang sudah bayar, seharusnya melalui petugas yang ditunjuk secara resmi dan dibuatkan SK. Karena pembayaran sewa lahan itu nantinya masuk desa, jadi artinya harus ada legalitas dari desa sebagai lembaga resmi. Disinilah problem yang harus diselesaikan,” Wiwit mengakhiri. (yog/kun)





    Apa Reaksi Anda?

    Komentar