Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Kronologi Ricuh Sengketa Lahan Tambak di Labuhan Lamongan

Pengukuran lahan tambak kerapu di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Lamongan, yang berlangsung ricuh, pada Jumat (14/1/2022) lalu.

Lamongan (beritajatim.com) – Pengukuran lahan tambak kerapu yang berada di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan sempat berlangsung ricuh, Jumat (14/1/2022) lalu.

Kericuhan dan ketegangan tersebut terjadi saat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lamongan dan aparat desa setempat, yang dikawal ketat oleh puluhan aparat kepolisian berseragam sambil membawa senjata laras panjang, hendak melakukan pengukuran.

Aktivitas pengukuran mendapat penolakan dari keluarga ahli waris Muntaha (Alm), pemuda, serta masyarakat dusun Cumpleng, Desa Brengkok, Brondong Lamongan. Pasalnya, sengketa ini dinilai masih dalam proses hukum di Pengadilan Negeri (PN) Lamongan.

“Sengketa tanah tambak antara Ahli Waris Muntaha (Alm) dengan Killy Chandra dan anaknya yang bernama Matt Kayne, ini kan sudah masuk di ranah Pengadilan. Mestinya mereka semua menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan bukan malah memaksakan kehendak dan memanfaatkan kekuasaannya,” ungkap Khoirul Amin, pengacara ahli waris, Minggu (16/01/2022).

Tak hanya itu, pengacara yang menjabat sebagai Sekjend PP GPI tersebut juga menyayangkan sikap Kepala Desa (Kades) Labuhan yang diduga berpihak dan tak independen selama proses sengketa tersebut.

“Kami juga menyayangkan sikap Kades Labuhan yang kami duga telah berpihak dan tidak independen lagi. Semestinya ia menjadi bapak dan mengayomi warganya, serta menjadi penengah dalam sengketa tersebut, bukan malah berpihak dan terkesan sewenang-wenang begitu,” tegas Khoirul Amin.

Selain dianggap telah berpihak dan tidak independen, Amin juga merasa heran terhadap sikap Kades yang terkesan aneh dan terburu-buru, seolah telah dikejar target dalam permasalahan tersebut.

“Kami heran, apa saat ini Kades sudah berubah tupoksinya? kok tiba-tiba bisa berubah seakan-akan menjadi Penyidik Polri atau KPK yang punya kewenangan untuk menentukan dua alat bukti,”

“Selain seakan-akan menjadi penyidik, Kades juga seperti hakim yang memiliki kewenangan untuk menentukan mana yang benar dan salah menurut selera pribadinya dan bukan didasarkan atas keputusan pengadilan yang berwenang untuk mengadili,” pungkas pengacara muda Jakarta tersebut.

Pengukuran lahan tambak kerapu di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Lamongan, yang berlangsung ricuh, pada Jumat (14/1/2022) lalu.

Sementara itu Ketua Aliansi Lamongan Petani Tambak Pantai Utara (Alpatara), Mas’udi AM membenarkan, jika telah terjadi ketegangan antara aparat dengan warga setempat. Meski begitu, Mas’udi berkata, aparat tetap memaksakan untuk memasang patok.

“Iya, kemarin sempat ada ketegangan dengan warga sini. Dari pihak Kepolisian dan Pemerintah Desa tetap memaksa untuk memasang patok-patok itu. Lalu, kita counter dengan pemuda dan masyarakat, lantaran merasa terpanggil rasa kemanusiaannya, melihat ada teman atau saudaranya didholimi,” ucap Mas’udi.

Atas kejadian tersebut, Mas’udi mengaku sangat menyayangkan kejadian ini. Menurutnya, padahal persoalan ini belum selesai dan masih dalam proses di PN Lamongan.

“Mediasi memang sebelumnya sudah pernah dilakukan, maunya kita atur atau kita selesaikan secara kekeluargaan, karena awalnya juga baik, sempat melakukan kerjasama antara Pak Muntaha dengan Direktur PT SBM tersebut,” tuturnya.

Lebih lanjut, Mas’udi menegaskan, jika pihaknya akan terus mengawal dan melakukan advokasi hingga sengketa ini selesai, baik saat dilayangkan gugatan ke PN Lamongan, maupun saat pengukuran-pengukuran yang lain di lapangan.

Secara terpisah, Kepala Desa Labuhan Suwarno, meski pihaknya telah dihubungi wartawan, namun ia terkesan enggan memberikan komentarnya terkait sengketa lahan yang terjadi di desanya. “Sabar dulu nggeh, nanti tak kabari,” jawabnya singkat.

Kronologi Menurut Pihak Penggugat

Bermula pada bulan Februari 2011, Muntaha (Alm) menyewa lahan tambak milik Sujarwo B Kastalim yang berada di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan seluas 62.710 m², dengan harga sewa senilai Rp 120 juta, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai September 2012 hingga September 2017.

Lalu pada tanggal 4 Maret 2011, Muntaha dengan Killy Chandra selaku Direktur PT SBM (Sumatera Budidaya Marine), asal Medan bekerjasama budidaya ikan kerapu di lahan tambak yang kemudian diberi nama KM-1 (Killy-Muntaha), dengan kesepakatan bagi hasil kerjasama 50 persen untuk Muntaha dan 50 persen untuk Killy.

Masuk tahun 2013, tambak KM-1 menerima bantuan backhoe atau ekskavator dari Pemerintah melalui Soekarno. Berkat hal ini, akhirnya muncul kesepakatan baru dengan hak prosentase 30 persen untuk Soekarno, 30 persen untuk Muntaha, dan 40 persen untuk Killy.

Dalam keberjalanannya, Sujarwo selaku pemilik lahan hendak menjual lahannya. Mengetahui hal tersebut, Muntaha kemudian ingin membelinya sendiri, lalu pada Juli 2013 terjadilah kesepakatan jual beli tambak KM-1 antara kedua pihak, dengan harga Rp 2 miliar.

Setelah Muntaha memberi uang DP Rp 10 juta kepada Sujarwo agar tak menjual lahan ke pihak lain, lalu Muntaha melaporkannya kepada Killy. Selain itu, Muntaha meminta kepada Killy untuk membeli lahan tambak tersebut menggunakan uang tengah hasil keuntungan budidaya kerapu, dengan cara bertahap.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Killy melalui Soekarno memulai pembayaran lahan tambak. Diketahui, pembelian ini dilakukan dengan 4 kali tahap pembayaran.

Pengukuran lahan tambak kerapu di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Lamongan, yang berlangsung ricuh, pada Jumat (14/1/2022) lalu.

 

Tahap pertama pada tanggal 31 Desember 2013 senilai Rp 1 miliar dan komisi sebesar Rp 50 juta. Tahap kedua pada tanggal 27 Januari 2014 Rp 400 juta.

Tahap ketiga pada tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp 400 juta. Serta tahap keempat pada tanggal 29 Januari 2014, senilai Rp 215 juta dengan rincian Rp 200 juta untuk pelunasan dan Rp 15 juta untuk komisi.

Pembayaran 4 kali tahap tersebut, tercatat dalam pembukuan dan laporan keuangan yang dikirim oleh Killy dan anaknya, pada tanggal 13 Februari 2017 via email PT SBM dan vias Whatsapp dari Sekretaris PT SBM.

Tak cukup itu, pada tahun 2014 Muntaha juga membuat kerjasama usaha serupa dengan Killy di lahan tambak lainnya yang disebut KM-2. Lahan KM-2 ini merupakan lahan milik Anshori dan Hj Nuriyatun yang telah disewa, yang juga berada di Desa Labuhan.

Kendati demikian, selama kerjasama ini berlangsung sampai tahun 2017, seluruh keuangan hasil budidaya ikan kerapu diduga telah dikelola secara sepihak oleh Killy bersama anaknya yang bernama Matt Kyne dan Michael.

Sedangkan Muntaha dan Soekarno tak pernah sekalipun diberi ataupun ditunjukkan pembukuan laporan keuangannya. Killy beralasan, bahwa usaha budidaya kerapunya mengalami kerugian.

Muntaha yang meninggal pada 15 Juli 2021 ini terus mendesak ke Killy, hingga akhirnya laporan itu dikirimkan 3 tahap. Saat Muntaha mengetahui laporan keuangan yang ia terima terakhir pada 2020 tak masuk akal, maka ia menghentikan usaha budidayanya.

Singkatnya, kini secara tiba tiba lahan tambak akan dikuasai sendiri oleh Matt Kyne dengan dasar surat pernyataan jual beli tanah tambak KM-1 antara Sujarwo dengan Kyne tertanggal 11 September 2013, yang diduga hanya sebatas formalitas.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, maka secara hukum surat pernyataan jual beli tersebut cacat hukum, baik formil maupun materiil, dan tak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Karena Jarwo tak pernah mengenal, bertemu dan membuat kesepakatan apapun dengan Kyne,” papar pengacara Amin.

Bahkan, menurut Amin, perjanjian jual beli tanah itu tak sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Apalagi, juga melanggar ketentuan tentang kepemilikan tanah secara Guntai (absentee).

Amin menegaskan, berdasarkan alasan tersebut, kliennya yang merupakan istri dan anak Muntaha meminta kepada pihak terkait untuk segera dilakukan pemblokiran terhadap lahan tambak tersebut, demi mencegah adanya kerugian lebih lanjut yang akan diderita oleh kliennya.

“Iya, kami memohon untuk dilakukan pemblokiran lahan, karena statusnya masih dalam sengketa dan belum ada putusan pengadilan. Kami juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lamongan, pada 6 Januari 2021,” bebernya.

Kronologi Menurut Pihak Tergugat

Dalam kesempatan yang sama, Harimuddin, selaku pengacara dari Killy Chandra membenarkan, jika selama melakukan kerjasama budidaya kerapu, ada dua lahan yang digunakan Muntaha (alm) dengan kliennya yang kemudian disebut KM-1 dan KM-2.

“KM-1 ini yang dibeli oleh klien kami dengan uang pribadi, tetapi sebelumnya mereka ada kerjasama dan mulanya lahan itu disewakan oleh Muntaha (alm), tapi dalam perjalanannya dibeli,” ujar Harimuddin, saat dihubungi, Senin (17/1/2022).

Menurutnya, KM-1 terdiri dari 18 kolam, sementara KM-2 ada 23 kolam, namun untuk KM-2 ini status sengketa lahannya tak ada. Hal itu lantaran lahan milik pihak lain yang disewa, sehingga tak ada soal klaim kepemilikan.

“KM-2 ini berkaitan dengan sisa sewanya yang harus mereka bagi, karena belum tuntas, masih ada sisa sewa sekitar 11-12 lahan, apakah dibagi masing-masing 50 persen atau mengacu pada modal yang disetorkan untuk lahan KM-2,” terangnya.

Lebih lanjut Harimuddin mengklaim, seluruh biaya kerjasama itu sebagian besar ditanggung oleh kliennya, mulai dari pakan, gaji pekerja, termasuk biaya pembegoan atau pembersihan lahan yang menggunakan alat berat backhoe.

“Sejauh yang saya ketahui, modal Pak Muntaha kurang lebih sekitar Rp 200 juta, yang kemudian hasilnya tak dibagikan kepada yang bersangkutan, karena dipakai untuk menyewa dan mengelola KM-2, itu versi klien kami,” imbuhnya.

Selain itu, lantaran KM-1 dibeli kliennya menggunakan uang pribadi, maka harimuddin berpandangan jika KM-1 harus kembali pada kliennya. Bahkan, ia mengaku jika telah mengantongi dokumen dan bukti transaksi jual beli atas nama kliennya.

Pengukuran lahan tambak kerapu di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Lamongan, yang berlangsung ricuh, pada Jumat (14/1/2022) lalu.

“Berdasarkan keterangan klien kami, bahwa itu memang punyanya mereka. KM-1 dibeli tidak dari uang bersama, tapi dari uang pribadi klien kami. Namun, menurut pihak sana (penggugat), lahan itu punyanya mereka juga, menurut penggugat lahan ini dibeli dari uang bersama,” jelasnya.

Ditambahkan Harimuddin, meski sebelumnya pernah dilakukan proses mediasi dan negosiasi, namun upaya tersebut tak menemukan titik temu. Sehingga, kini masalah sengketa lahan telah masuk di pengadilan.

“Kami senang-senang saja kalau kemudian mereka menempuh jalur hukum gugatan di pengadilan. Kalau enggak salah sidang pertamanya tanggal 10 Februari. Ya kita hadapi saja, karena memang musyawarah mufakat di luar pengadilan tak ketemu, masing-masing punya argumen sendiri ya sudah ini jalan terbaiknya, supaya persoalan ini ada ujungnya dan tak saling menuding,” paparnya.

Menyikapi gugatan tersebut, Harimuddin menyebut, pihaknya telah menyiapkan sejumlah jawaban, argumentasi, serta bukti-bukti tentang status kepemilikan lahan saat di pengadilan nantinya.

“Mudah-mudahan ini cara yang terbaik, enggak masalah karena mereka punya hak untuk mengajukan gugatan, tentu kewajiban hukum kami adalah menjawab, memberikan argumentasi, dan bukti-bukti di persidangan tentang status kepemilikan lahan,” sebutnya.

Terakhir menyangkut masalah sengketa ini, Harimuddin menegaskan, sengketa ini hanya masalah kliennya dengan pihak ahli waris Muntaha (alm). Ia berharap, masing-masing pihak bisa menyelesaikannya tanpa melibatkan pemerintah maupun masyarakat setempat.

“Kemarin sempat rame saat pengukuran lahan itu, dan mereka mencoba untuk melibatkan pemuda serta masyarakat setempat. Tapi di situ, masyarakat dan pemuda Cumpleng tak ada urusan dan tak ada kaitannya,” pungkasnya. [riq/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar