Hukum & Kriminal

Kronologi Pembantaran Terdakwa yang Kabur Versi PN Bojonegoro

Bojonegoro (beritajatim.com) – Humas Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro Isdarianto menceritakan kronologi pemberian pembantaran bagi terdakwa kasus pelanggar Pasal 170 KUHP, Sunan bin Kaiman (59) Warga Jalan Sumpil 1, nomor 55, RT 03 RW 04 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bojonegoro.

Dalam keterangan Isdarianto, terdakwa dalam menjalani proses persidangan dilakukan oleh Majelis Hakim Eka Prasetya, Nur Jamal, dan dirinya sendiri. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus tersebut yakni, Dewi Lestari. Terdakwa menjalani sidang setiap hari Rabu. Namun harus ditunda satu minggu lantaran terdawa ternyata kabur.

“Persidangannya di tunda satu kali, besok rabu depan agendanya putusan. Ini tetap bisa dilakukan meskipun terdakwa tidak hadir (in absentia),” ujarnya, Selasa (8/1/2018).

Pembantaran dilakukan setelah pada Jumat (21/12/2018) hakim pengadilan mendapat surat dari Lapas yang memberitahukan bahwa Terdakwa Sunan sakit stroke. Karena status terdakwa di tahan oleh pengadilan hakim, maka pengadilan mengeluarkan surat pembantaran agar terdakwa di rawat di RSUD Sosodoro Djatikoesoemo dan memerintahkan ke kejaksaan dan polisi untuk melakukan pengawalan.

“Dalam persidangan berikutnya, pada hari Rabu (2/1/2018) Hakim memperoleh informasi dari jaksa bahwa terdakwa tidak ada di RSUD dan Lapas,” terangnya.

Setelah itu, Ketua Hakim berkoordinasi dengan pihak Lapas, selanjutnya Ketua Lapas memerintahkan tiga petugas ke PN Bojonegoro untuk melakukan koordinasi. Dari hasil koordinasi tersebut terdakwa pertama kali dibawa ke RS oleh petugas Lapas berinisial H. “Versi Lapas petugas kejaksaan tidak ada yang menindaklanjuti putusan hakim,” terangnya.

Namun, setelah di kroscek, rekam medik dari pihak RSUD terdakwa tidak mengalami sakit stroke. Seharusnya, kata Isdarianto, setelah terdakwa yang mendapat pembantaran ini sudah dinyatakan sehat maka harus kembali dilakukan penahanan. Selama pembantaran ini, masa tahanan yang dijalani terdakwa tidak terhitung.

“Setelah sembuh seharusnya segera di kembalikan ke lapas. Tapi belum ada koordinasi lagi sekarang. Hakim sendiri hanya memberi rekomendasi bukan melakukan ranahnya melakukan pengecekan di lapangan,” tambahnya.

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (2), (3), (4) PP No 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, bahwa tanggung jawab yuridis atas penahanan ada pada pejabat yang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan, tanggung jawab secara fisik atas tahanan ada pada Kepala Rumah Tahanan, tanggung jawab atas perawatan kesehatan tahanan ada pada dokter yang ditunjuk Menteri.

Dalam putusan penetapan pembantaran juga disebutkan, selama terdawa dirawat di RSUD tersebut, maka sesuai dengan Pasal 19 ayat (10) Pasal 9 PP No. 27/1983 tentan Pelaksanaan KUHAP junto Pasal 9 ayat (5) Permenkeh Nomor M.04.UM.01.06/1983, penjagaan dan pengawasan tahanan yang di rawat di RSUD dilakukan oleh Kepolisian Negara RI atas permintaan instansi yang menahan. [lus/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar