Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

KPK Sebut 19 Ribu Penyelenggara Negara Belum Lengkapi Dokumen LHKPN

Plt Juru Bicara KPK bidang Pencegahan Ipi Maryati

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan hingga hari ini masih terdapat 19.967 Penyelenggara Negara dari total 377.344 wajib lapor LHKPN yang belum melengkapi kekurangan dokumen. Untuk itu, KPK mengimbau kepada para Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan, agar segera melengkapinya.

Plt Juru Bicara KPK bidang Pencegahan Ipi Maryati mengatakan, sesuai dengan Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bahwa LHKPN yang dinyatakan tidak lengkap, akan dikembalikan kepada wajib lapor untuk dilengkapi.

“Surat kuasa yang ditandatangani oleh Penyelenggara Negara, pasangan, dan juga anak yang telah berusia 17 tahun yang masih menjadi tanggungan Penyelenggara Negara, merupakan salah satu dokumen yang wajib diserahkan sebagai kelengkapan LHKPN,” ujarnya, Selasa (21/9/2021).

Terkait LHKPN Mendagri Tito Karnavian, Ipi menjelaskan, Mendagri telah menyampaikan LHKPN nya tepat waktu pada tanggal 31 Maret 2021. Atas laporan tersebut, KPK telah melakukan proses verifikasi dan terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi. Sehingga, saat ini LHKPN nya masih dalam proses verifikasi menunggu kelengkapan dan belum dapat diumumkan.

“KPK telah menghubungi dan menginformasikan kepada Mendagri agar melengkapi kekurangan dokumen tersebut. Dalam komunikasi yang kami lakukan, kekurangan dokumen akan disampaikan pada kesempatan pertama,” paparnya.

Ipi menambahkan, KPK mengapresiasi para Penyelenggara Negara yang telah memenuhi kewajiban LHKPN nya secara periodik dengan jujur, benar, dan lengkap. [hen/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar