Hukum & Kriminal

KPK Proses 94 Laporan Gratifikasi Lebaran

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah

Jakarta-Sejak 20 Mei hingga 10 Juni 2019, KPK telah menerima sebanyak 94 laporan gratifikasi terkait hari raya Idul Fitri 1440H. Dari keseluruhan laporan tersebut, terdapat tujuh laporan penolakan gratifikasi, diantaranya 1 ton gula pasir yang kemudian dikembalikan pada pihak pemberi oleh salah satu pemerintahan daerah di Lampung, sedangan 6 laporan penolakan lainnya adalah pemberian parcel pada pegawai di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Ditjen Pajak, serta pemberian uang Rp4 juta pada pegawai Kementerian Keuangan dengan sebutan THR.

“Sikap penolakan merupakan langkah terbaik* yang perlu dilakukan oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (11/6/2019).

Sejak awal, menurut Febri, semaksimal mungkin sikap tegas menolak pemberian gratifikasi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang tepat pada pihak pemberi agar ke depan tidak melakukan hal yang sama. Sehingga, hal ini dapat menjadi langkah pencegahan korupsi yang lebih efisien ke depan.

Dia memaparkan, sesuai mekanisme yang diatur di UU KPK, UU Tipikor dan peraturan turunan lainnya, KPK menerima 87 laporan penerimaan gratifikasi dengan nilai total Rp66.124.983,-. Sebagian besar laporan penerimaan gratifikasi tersebut berbentuk makanan dan minuman yang segera dapat diserahkan pada pihak yang membutuhkan seperti panti asuhan dan lain-lain.
“Akan tetapi juga terdapat gratifikasi berupa uang tunai, kain batik, perlengkapan ibadah, baju koko, karangan bunga hingga voucher belanja di supermarket,” katanya.

Febri menambahkan, seluruh laporan gratifikasi tersebut akan diproses KPK selama paling lambat 30 hari kerja untuk penetapan status barang gratifikasi, apakah menjadi milik negara, menjadi milik penerima atau perlakuan lain yang sesuai dengan aturan hukum terkait gratifikasi.

Lebih lanjut, dia mengatakan, KPK cukup banyak menerima laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang ada di instansi masing-masing. Hal ini kami pandang sebagai sesuatu yang positif karena UPG memang sejak awal didisain sebagai bagian dari unit yang diharapkan dapat memperkuat lingkungan pengendalian di instansi-instansi baik Kementerian ataupun pemerintah daerah.

“Selain itu juga diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan gratifikasi, sehingga pelaporan tidak perlu dilakukan langsung ke kantor KPK di Jakarta, tetapi dapat disampaikan melalui UPG,” kata Febri. (hen/ted)

Beberapa pegawai instansi yang telah melaporkan gratifikasi tersebut berasal dari :
Kementerian/Lembaga
Mahkamah Konstitusi RI
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Keuangan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
kementerian pertanian
Badan Ekonomi Kreatif
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
BPJS Ketenagakerjaan

Pemerintah Daerah
Pemkab Blora
Pemkab Boyolali
Pemkab Klaten
Pemkab Kudus
Pemkab Luwu
Pemkab Pasuruan
Pemkab Pringsewu
Pemprov DKI Jakarta
Pemkot Mojokerto
Pemkot Padang Panjang
Pemkot Parepare
Pemkot Samarinda
Pemprov Banten
Pemprov Jawa Tengah
Pemprov Lampung

Kampus
Universitas Andalas

BUMN/D
PT PLN
PT Transportasi Jakarta
PT Bank Mandiri
Bank Kalsel
(Sumber KPK)

Apa Reaksi Anda?

Komentar