Hukum & Kriminal

KPK Periksa Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Dia diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan suap terkait penanganan perkara Walikota Tanjung Balai tahun 2020-2021.

“Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SRP (AKP Stepanus Robin Pattuju, penyidik KPK dari Polri AKP Stepanus Robin Pattuju, red),” ujar Plt Juru Bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri, Jumat (7/5/2021).

Ali tidak menjelaskan lebih rinci terkait materi pemeriksaan terhadap politikus Partai Golkar tersebut. “Diperiksa sebagai saksi,” kata Ali singkat.

Seperti diketahui, sebelumya KPK telah melakukan penggeledahan di ruang kerja di Gedung DPR RI dan rumah dinas Aziz Syamsuddin. Dalam proses penggeledahan, ditemukan dan diamankan bukti-bukti diantaranya berbagai dokumen dan barang yang terkait dengan perkara. Bukti-bukti tersebut akan segera di lakukan analisa mendalam serta verifikasi untuk segera diajukan penyitaan sebagai bagian dalam berkas perkara dimaksud.

KPK juga telah melarang Aziz Syamsuddin bepergian ke luar negeri. Alasannya agar yang bersangkutan tetap berada di tanah air jika sewaktu-waktu diperiksa penyidik KPK. Pelarangan bepergian ke luar tersebut terhitung mulai 27 April 2021 hingga selama 6 bulan ke depan.

KPK menyebut, langkah pencegahan ke luar negeri ini tentu dalam rangka kepentingan percepatan pemeriksaan dan menggali bukti-bukti lain. Agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) dan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) sebagai tersangka. Keduanya terlibat perkara suap penyelidikan dugaan kasus korupsi di Pemkot Tanjungbalai.

Selain kedua orang tersebut, KPK juga menetapkan tersangka lain yakni pengacara Maskur Husain (MH).

M Syahrial dan Stepanus saat ini ditahan KPK. Mereka ditahan di tempat yang berbeda. Stepanus ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Sementara, M Syahrial ditahan pada Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.

Kasus ini bermula saat M Syahrial meminta bantuan kepada Stepanus pada Oktober tahun lalu. M Syahrial ingin penyidikan kasus korupsi di lingkungan Pemkot Tanjungbalai yang tengah dilakukan KPK dihentikan. Stepanus bersama Maskur sepakat untuk membuat komitmen dengan Syahri terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di pemkot tanjung balai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp 1,5 miliar.

KPK menduga ada peran Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin sebagai yang memperkenalkan kedua pihak. Kasus ini berawal, pada Oktober 2020, M Syahrial dan Stepanus bertemu di rumah dinas Wakil Ketua DPR, Azis Syamsudin. Dalam pertemuan itu Azis meminta Stepanus membantu M Syahrial. Dalam pertemuan tersebut Aziz memperkenalkan Stepanus dengan Syahrial terkait penyelidikan dugaan korupsi di pemerintahan Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Azis diduga kenal dengan Stepanus dari ajudannya yang sama-sama anggota Polri.

M Syahrial kemudian mentransfer uang itu kepada Stepanus secara bertahap. Total uang yang telah diterima Stepanus sebanyak Rp 1,3 Miliar. Namun penerima bukan atas nama Stepanus, melainkan atas nama Riefka Amalia (RA) yang merupakan pihak swasta.

Syahrial menyetujui permintaan tersebut dengan mentransfer uang secara bertahap kurang lebih 59 kali transfer kepada rekening milik saudara Riefka teman dari Stepanus dan juga Syahrial memberikan uang secara tunai kepada Stepanus sehingga total uang yang telah diterima oleh SRP kurang lebih Rp 1,3 miliar.

Pembukaan rekening bank oleh RSP dengan menggunakan nama RA dimaksud telah disiapkan sejak Juni 2020 atas inisiatif Maskur.

Setelah uang diterima Stepanus, Stepanus meyakinkan bahwa KPK tidak akan melanjutkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Pemkot Tanjungbalai itu. [hen/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar