Hukum & Kriminal

KPK Periksa Sejumlah Saksi Kasus TPPU Mantan Bupati Mojokerto

Samsu Wirawan usai mejalani pemeriksaan KPK di lantai II aula Wira Pratama Mapolresta Mojokerto. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyambangi Mojokerto. Pemeriksaan yang dilakukan lembaga antirasuah ini masih terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan mantan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MPK).

Pemeriksaan yang dilakukan di lantai II Aula Wirapratama Mapolresta Mojokerto, Rabu (6/5/2020) memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya Samsu Wirawan yang merupakan saudara kandung dari istri MKP yakni Ikfina Fahmawati. Ia terlihat turun bersama seorang perempuan sekitar pukul 13.16 WIB.

Tak ada sepakat kata yang diucapkan dari keduanya saat sejumlah awak media mencoba mengorek terkait kedatangannya di Mapolres Mojokerto. Sementara sebelumnya, Kabag Pemerintahan Kabupaten Mojokerto Rahmad Suhariyono menuruni tangga sekitar pukul 10.41 WIB.

“Iya hanya ditanya terkait SK-nya Pak Bupati (MKP, red) tahun 2015,” ungkap singkat sembari berjalan dengan membawa map berwarna merah muda menuju kendaraannya yang diparkir di halaman belakang Mapolres Mojokerto.

Sementara itu, H Suyitno yang juga pernah dipanggil KPK pada, Rabu 3 Juli 2019, terkait kepemilikan tanah MKP yang berada di Desa Begagan Limo, Kecamatan Gondang jiga kembali diperiksa. Ada sembilan bidang tanah dengan luas 5 hektar di Desa Begadang Limo yang sebelumnya disegel tim penyidik KPK.

Sekitar pukul 11.25 WIB, Abah Yit (panggilan akrab, red) yang menggenakan masker dan kemeja motif kotak-kotak tergesa-gesa menuruni anak tangga. Ia mengaku hanya memberikan tanda tangan dan dilakukan pemeriksaan dengan materi yang sama dengan pemeriksaan sebelumnya. “Ia hanya teken-teken saja, materi masih sama,” ucapnya.

Selain empat orang tersebut, ada mantan ajudan MKP yakni Lutfi Muttaqin dan sepasang laki dan perempuan muda. Sekitar pukul 14.22 WIB, mereka turun dari lantai II usai menjalani pemeriksaan. Sumber di internal Pemkab Mojokerto mengungkapkan, pemanggilan KPK ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan sebelumnya.

“Ini cuma pengembangan kasus sebelumnya karena ada bukti baru. Soal dana BK Desa sama adanya dugaan suap rekrutmen CPNS di Pemkab Mojokerto. Sepertinya memang ke arah situ. Jelas tadi ada Kabag Pemerintahan yang dipanggil. Memang untuk dokumen BK Desa, SK Bupati dan lain sebagainya berada di situ (Bagian Pemerintahan). Kalau untuk suap rekrutmen CPNS itu sudah jelas,” tegasnya.

Sumber menyebut jika tim penyidik KPK mulai mengendus adanya penyalahgunaan BK Desa sejak menjabat sebagai Bupati pada periode pertama yakni tahun 2010-2015. Ada dugaan korupsi dalam realisasi BK senilai ratusan miliar itu. Sehingga pada pemeriksaan sebelumnya, sejumlah Kepala Desa (Kades) turut diperiksa KPK. Terutama Kades yang menerima aliran dana BK Desa.

Sementara itu, Kapolresta Mojokerto AKBP Bogiek Sugiyarto mengatakan, jika tim penyidik KPK kembali meminjam tempat di Mapolresta Mojokerto. “Iya benar ada pemeriksaan dari teman-teman KPK terkait TPPU. Kemungkinan pemeriksaan dilakukan 3 sampai 5 hari kedepan,” tegasnya.

MKP disangkakan melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. MKP dinyatakan bersalah dalam kasus gratifikasi pembangunan menara telekomunikasi milik PT Tower Bersama Group dan PT Protelindo di Mojokerto.

MKP terbukti menerima hadiah gratifikasi sebesar Rp2,750 miliar. Dalam sidang vonis pada, Senin (21/1/2019) lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman 8 tahun kurungan penjara. MKP juga didenda sebesar Rp500 juta subsider kurungan selama 4 bulan, serta harus mengembalikan uang suap sebesar Rp2,750 miliar. [tin/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar