Hukum & Kriminal

KPK Periksa Muhaimin Iskandar

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A. Muhaimin Iskandar dalam penyidikan dugaan korupsi menerima hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2016. Dalam pemanggilan sebelumnya pada 19 November 2019 lalu, Muhaimin tidak memenuhi panggilan penyidik KPK.

“A. Muhaimin Iskandar, Anggota DPR-RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) diperiksa sebagai saksi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (29/1/2020).

Ali tidak menjelaskan materi pemeriksaan terhadap Muhaimin yang juga Wakil Ketua DPR ini. Ali hanya menyebut, Muhaimin diperiksa untuk tersangka Hong Artha John Alfred. “Diperiksa untuk tersangka HA,” ujar Ali.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa petinggi PKB lainnya, yakni Helmi Faishal Zaini, Jazilul Fawaid, dan Fathan. Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah pernah menyebut, pemeriksaan mereka terkait aliran dana dalam kasus tersebut. “Penyidik mendalami keterangan para saksi terkait pengetahuannya tentang dugaan aliran dana dari Musa Zainudin pada anggota DPR lain,” kata Febri, Senin (30/9/2019) lalu.

Menurut Febri, mereka juga dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Komisaris PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred. Sementara, usai menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu, Fathan mengaku tidak mengenal Hong Arta. Terkait pemeriksaan, penyidik hanya meminta melengkapi sejumlah berkas terkait kasus dugaan suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Hari ini melengkapi berkas saja, BAP lama Hong Arta itu,” kata Fathan.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Hong Artha John Alfred sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan milik Kementeriaan PUPR. Dalam perkara ini, Hong Arta diduga memberikan suap kepada sejumlah pihak terkait proyek-proyek PUPR.

Hong Arta diduga memberi uang ke mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar pada pertengahan 2015, serta ke mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp1 miliar pada November 2015.

Atas perbuatannya itu, Hong Arta dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK menyebut Hong Arta merupakan tersangka ke-12 dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Kementerian PUPR. KPK sebelumnya telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus suap terkait proyek di kementerian yang kini dipimpin Basuki Hadimuljono.

Mereka di antaranya Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, mantan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti, Julia Prasetyarini, Dessy A. Edwi, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng.

Kemudian mantan anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, Yudi Widiana, mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary, serta Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan. (hen/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar