Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

KPK Periksa 17 Tersangka Kasus Suap Bupati Probolinggo

OTT korupsi Bupati Probolinggo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jakarta (beritajatim.com)  – Hari ini (4/9/2021), sebanyak 17 tersangka pemberi suap dalam dugaan korupsi seleksi jabatan di lingkungan pemkab probolinggo telah tiba di Jakarta. Saat ini mereka tengah diperiksa di gedung merah putih KPK.

“Berikutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh tim penyidik KPK,” ujar Plt Juru Bicara KPK Fikri Ali, Sabtu (4/9/2021).

Diketahui, ke-17 orang tersebut adalah tersangka pemberi suap yang merupakan ASN Pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah SO (Sumarto) AW (Ali Wafa), MW (Mawardi), MU (Mashudi), MI (Maliha), MB (Mohammad Bambang), MH (Masruhen), AW (Abdul Wafi), KO (Kho’im), AS (Ahkmad Saifullah), JL (Jaelani), UR (Uhar), NH (Nurul Hadi), NUH (Nuruh Huda), HS (Hasan),  SR (Sahir), dan SD (Samsuddin).

KPK juga menetapkan  Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin bersama DK (Doddy Kurniawan), dan MR (Muhamad Ridwan) menjadi tersangka penerima suap.

Saat ini para tersangka penerima suap sudah ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 19 September 2021 di beberapa rumah tahanan.

HA ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1, PTS ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih, DK ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, dan MR ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Satu tersangka pemberi suap SO ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Dalam kasus ini KPK mengungkap kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. KPK menyebut adanya ‘tarif’ yang ditetapkan untuk menjabat posisi tertentu.

Kasus ini berawal dengan akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut maka akan diisi oleh Penjabat Kepala Desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui Camat.

Selain itu ada persyaratan khusus dimana usulan nama para Pejabat Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan tersangka HA dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS dan para calon Pejabat Kepala Desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektar.

KPK menduga ada perintah dari HA memanggil para Camat untuk membawa para Kepala Desa terpilih dan Kepala Desa yang akan purnatugas. HA juga meminta agar Kepala Desa tidak datang menemui HA secara perseorangan akan tetapi dikoordinir melalui Camat.

Pada Jumat, 27 Agustus 2021, 12 Pejabat Kepala Desa menghadiri pertemuan disalah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan, Probolinggo dimana diduga dalam pertemuan tersebut telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada PTS melalui HA dengan perantaraan DK (Doddy Kurniawan) Camat Krejengan. Pertemuan tersebut diantaranya dihadiri oleh AW (Ali Wafa), MW (Mawardi), MI (Maliha), MB (Mohammad Bambang), MR (Masruhen), AW (Abdul Wafi), KO (Kho’im) dan dari yang hadir ini telah disepakati untuk masing-masing
menyiapkan uang sejumlah Rp20 juta sehingga terkumpul sejumlah Rp240 juta.

Untuk mendapatkan jabatan selaku Pejabat Kepala Desa diwilayah Kecamatan Paiton, MR telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah Rp112.500.000,00 untuk diserahkan kepada PTS melalui HA. (hen/ted)


Apa Reaksi Anda?

Komentar