Hukum & Kriminal

KPK Larang Dirut PLN Bepergian ke Luar Negeri

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang Direktur Utama PT. PLN (Persero) Sofyan Basyir bepergian ke luar negeri. Larangan ini dikeluarkan setelah KPK menetapkan Sofyan sebagai tersangka dalam pengembangan Perkara kasus Dugaan Suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau-l.

“Untuk kebutuhan Penyidikan dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau-1, KPK telah mengirimkan surat pada Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tentang pelarangan seseorang ke luar negeri, yaitu terhadap Sofyan Basyir, pekerjaan Direktur Utama PT. PLN (Persero),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (26/4/2019).

Menurutnya, pelarangan ke luar negeri ini dilakukan selama 6 bulan ke depan terhitung sejak tanggal 25 April 2019. Terkait dengan jadwal pemanggilan SFB sebagai tersangka, lanjut Febri, akan dilakukan sesuai kebutuhan Penyidikan. “Untuk pemeriksaan Saksi, sampai hari ini telah dijadwalkan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi,” ujar Febri.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Direktur Utama PT. PLN (Persero) Sofyan Basir (SFB) dalam pengembangan Perkara kasus Dugaan Suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau-l. Sofyan diduga bersama-sama atau membantu Eni Maulani Saragih selaku Anggota DPR-RI dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johanes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau-l.

Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam konstruksi perkara, diduga telah terjadi yakni pada Oktober 2015, Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PT. PLN (Persero) yang pada pokoknya memohon pada PT PLN (Persero) agar memasukan proyek dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) namun tidak ada tanggapan positif.

Hingga akhirnya Johanes Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources, Ltd (BNR, Ltd) mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PT. PLN (Persero) untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU 1 (PLTU MT RIAU 1). [hen/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar