Hukum & Kriminal

KPK Kembali Sambangi Mojokerto, Pejabat Hingga Kades Diperiksa Kasus TPPU Bupati Mustofa Kamal Pasa

Kades Petak, Supoyo (depan) dan Kades Trowulan, Zainul Anwar saat hendak ke ruang pemeriksaan KPK di lantai II Aula Wirapratama Polresta Mojokerto. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Mojokerto. Tim anti rasuah ini, kembali meminjam tempat di Mapolresta Mojokerto untuk digunakan sebagai tempat pemeriksaan kasus yang menjerat mantan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa.

Hal tersebut dibenarkan Kapolresta Mojokerto, AKBP Bogiek Sugiyarto. “Iya (izin tempat, red), 4 hari. Mulai tanggal 18 sampai tanggal 21 (Februari, red). Surat izinnya terkait kasus Pak Mustofa (mantan Bupati Mojokerto, red), TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang, red),” ungkapnya, Selasa (18/2/2020).

Sejumlah pejabat dari Pemkab Mojokerto tampak datang ke Mapolres Mojokerto untuk menjalani pemeriksaan terkait yang menjerat mantan Bupati Mojokerto. Seperti Dyan Anggrahini Sulistyowati yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

Tak hanya Dyan yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan saja yang diperiksa, namun terlihat Kepala Desa (Kades) Petak, Kecamatan Pacet, Supoyo yang datang bersama Kades Trowulan, Kecamatan Trowulan, Zainul Arifin serta staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya I.

Kades Trowulan, Zainul Arifin mengaku, jika ia hanya diberikan satu pertanyaan oleh tim penyidik terkait Bantuan Keuangan (BK) Desa tahun 2017 senilai Rp2 milyar. “Besok suruh bawa dokumen, terkait usulan, realisasi sama pertanggungjawaban. Kayaknya semua Kades yang dapat BK Desa tapi yang tidak tahu siapa saja,” ujarnya usai menjalani pemeriksaan.

MKP disangkakan melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. MKP dinyatakan bersalah dalam kasus gratifikasi pembangunan menara telekomunikasi milik PT Tower Bersama Group dan PT Protelindo di Mojokerto.

MKP terbukti menerima hadiah gratifikasi sebesar Rp2,750 miliar. Dalam sidang vonis pada, Senin (21/1/2019) lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman 8 tahun kurungan penjara. MKP juga didenda sebesar Rp500 juta subsider kurungan selama 4 bulan, serta harus mengembalikan uang suap sebesar Rp2,750 miliar. [tin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar