Hukum & Kriminal

KPK Kawal Program Vaksinasi

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati

Jakarta (beritajatim.com) – KPK bersama-sama kementerian dan lembaga terkait seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan instansi lainnya terus mengawal dan memberikan masukan terkait kebijakan dan langkah-langkah pemerintah dalam pengadaan dan pendistribusian vaksin, termasuk alat kesehatan pendukung vaksinasi.

Menurut Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, komitmen tersebut sebagai bentuk upaya pencegahan dalam proses pengadaan vaksin yang dilakukan dalam situasi pandemi. “Kondisi tidak normal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujar Ipi, Selasa (2/2/2021).

Ipi menyatakan, beberapa permasalahan yang KPK identifikasi dalam pengadaan vaksin dan rekomendasinya telah disampaikan, baik dalam pertemuan audiensi maupun rapat-rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Terkait pengadaan alat kesehatan pendukung vaksinasi Covid-19 walaupun saat ini kondisi darurat, barang-barang alkes pendukung banyak tersedia di pasaran dan pengadaannya bisa direncanakan.

Karenanya, Ipi menambahkan, KPK merekomendasikan sebaiknya mengikuti ketentuan yang ada dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu dilakukan dengan metode pengadaan yang umum berlaku seperti e-purchasing atau e-procurement.

“Hal ini untuk mendorong pengadaan yang transparan dan akuntabel serta menghindari potensi benturan kepentingan dan persekongkolan yang dapat terjadi jika menggunakan mekanisme penunjukkan langsung,” ujar Ipi. [hen/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar