Hukum & Kriminal

KPK Geledah Ruang Kerja Anggota DPR

Juru Bicara KPK Febri Diansyah

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja anggota DPR RI dari Partai Demokrat M Nasir. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan perkara TPK dugaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dengan tersangka Bowo Sidik Pangarso, Anggota DPR-RI.

“Mulai sekitar Pk11 sampai 13 tadi (4/5), tim KPK mendatangi salah satu ruangan di Gedung DPR-RI untuk melakukan penelusuran informasi dalam Penyidikan dengan tersangka BSP,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Sabtu (4/5/2019).

Menurutnya, penggeledahan sebagai bagian dari proses verifikasi terkait dengan informasi dugaan sumber dana gratifikasi yang diterima Bowo. “Diduga pemberian pada BSP tersebut terkait pengurusan DAK (Dana Alokasi Khusus),” kata Febri.

Dia menjelaskan, yang digeledah adalah ruangan kerja anggota DPR-RI, M. Nasir. “KPK tidak melakukan penyitaan dari proses penggeledahan tersebut karena tidak ditemukan bukti yang relevan dengan pokok perkara,” ujar Febri.

Sebelumnya, KPK mengaku menyita sejumlah dokumen dalam penggeledahan terhadap ruang kerja Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita di kantor Kementerian Perdagangan. “Sejauh ini diamankan dokumen terkait perdagangan gula,” kata Febri, Senin (29/4/2019).

Dia menambahkan, KPK perlu melakukan penggeledahan hari ini untuk menindaklanjuti bebsrapa fakta yang muncul selama proses penyidikan perkara TPK dugaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dengan tersangka Bowo Sidik Pangarso, Anggota DPR-RI.

“Bukti-bukti yang relevan seperti dokumen-dokumen terkait di sana perlu kami cermati. Ini bagian dari proses verifikasi atas beberapa informasi yang berkembang di penyidikan,” ujar Febri tanpa menjelaskan informasi apa yang dimaksud.

Seperti diketahui, kasus ini berawal saat KPK melakukan serangkaian operasi tangkap tangan Rabu (27/3/2019) hingga Kamis (28/3/2019). Dalam tangkap tangan ini, KPK mengamankan 8 orang di Jakarta, yaitu: BSP, (Bowo Sldlk Pangarso) Anggota DPR 2014-2019, AWI (Asty Winasti) Marketing Manager PT Humpuss Transportas: Kimia, SLO (Selo), Head Legal PT Humpuss Transportasi Kimia, IND, (Indung), swasta, PT. INERSIA, MNT (Manto), Bagian Keuangan PT. INERSIA, SD (Siesa Darubinta) swasta, dan dua orang sopir.

Selain 8 orang tersebut, berdasarkan permintaan KPK dua orang datang ke kantor KPK untuk proses klarifikasi lebih lanjut AHS (Ahmadi Hasan), Direktur Utama PT Pupuk IndoneSia Logistik dan AHT (Achmad Tossin) Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia.

Kemudian KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan tiga orang tersangka, yaitu: diduga sebagai penerima suap yakni BSP (Bowo Sldlk Pangarso) anggota DPR 2014 2019 dan IND, (Indung), swasta. Adapun diduga sebagai Pemberi ASW, (Asty Winasti) Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia.

Asty diduga memberi Bowo duit Rp 1,5 miliar lewat 6 kali pemberian serta Rp 89,4 juta yang diberikan Asty kepada Bowo lewat Indung saat operasi tangkap tangan terjadi. Suap itu diduga agar Bowo membantu PT HTK dalam proses perjanjian dengan PT Pupuk Indonesia Logistik.

Selain suap, KPK juga menduga Bowo menerina gratifikasi Rp 6,5 miliar dari pihak lain sehingga total penerimaan Bowo berjumlah Rp 8 miliar. Total Rp 8 miliar itu kemudian disita dalam 400 ribu amplop di dalam puluhan kardus. Menurut KPK, duit itu diduga hendak digunakan sebagai serangan fajar untuk Pemilu 2019.(hen/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar