Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

KPK Geledah Kantor Bupati Probolinggo dan Rumah Tantri

Kantor Bupati Probolinggo Digeledah KPK

Probolinggo (beritajatim.com) – Tim lembaga anti rasuah kembali ke Kabupaten Probolinggo. Kali ini mereka melakukan penggeledahan Kantor Bupati setempat di Jalan Raya Panglima Sudirman, Kraksaan, Kamis (2/9/2021) siang.

Mereka datang ke Kantor Bupati Probolinggo dengan mengendarai 13 unit kendaraan jenis SUV merek Toyota Innova.

Seorang diantara petugas KPK yang tak mau menyebut namanya mengatakan, rombongan KPK tiba di Probolinggo sekitar pukul 11.00 WIB. “Kami ada tujuh orang yang datang,” katanya singkat.

Informasi yang didapat beritajatim.com di lapangan, rombongan KPK yang datang ke Kabupaten Probolinggo, terbagi menjadi tiga unit.

Masing-masing unit menuju sasaran berbeda. Selain kantor bupati, rumah dinas dan kediaman pribadi bupati, sejumlah tempat lain juga menjadi tujuan penggeledahan.

Proses penggeledahan di Kantor Pemkab Probolinggo sendiri, berlangsung tertutup. Penjagaan di depan pintu Kantor Pemkab dilakukan petugas kepolisian bersenjata laras panjang.
Ada pula penjagaan dari petugas Satpol PP Kantor Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Sementara itu, untuk penggeledahan di Rumah Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminudin di Jalan Ahmad Yani Nomer 9 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, jadi tontonan warga.

Masyarat Kota Probolinggo, yang penasaran itu hanya bisa menyaksikan hilir mudik petugas KPK dari jarak sekitar 7 sampai 10 meter.

Sama dengan di Kantor Pemkab Probolinggo, penggeledahan di rumah pribadi ini juga berlangsung secara tertutup. Tak satu pun para kuli tinta bisa masuk ke dalam rumah besar itu.

Sekitar pukul 13.10 WIB, sebuah mobil berpelat nomer F 1712 IR datang bersama petugas polisi. Namun tak satu pun petugas itu yang memberikan keterangan.

Seperti diberitakan sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten  Probolinggo tahun 2021 yang melibatkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya Hasan Aminuddin (HA). Adanya ‘tarif’ yang ditetapkan untuk menjabat posisi tertentu.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwat memaparkan, kasus ini berawal dengan akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut maka akan diisi oleh Penjabat Kepala Desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui Camat.

Selain itu ada persyaratan khusus dimana usulan nama para Pejabat Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan tersangka HA dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS dan para calon Pejabat Kepala Desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.

“Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5juta/hektar,” ujar Alexander dalam konferensi pers yang digelar dini hari tadi.

Menurut Alexander, KPK menduga ada perintah dari HA memanggil para Camat untuk membawa para Kepala Desa terpilih dan Kepala Desa yang akan purnatugas. HA juga meminta agar Kepala Desa tidak datang menemui HA secara perseorangan akan tetapi dikoordinir melalui Camat.

Pada Jumat, 27 Agustus 2021, 12 Pejabat Kepala Desa menghadiri pertemuan di salah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan, Probolinggo dimana diduga dalam pertemuan tersebut telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada PTS melalui HA dengan perantaraan DK (Doddy Kurniawan) Camat Krejengan.

Pertemuan tersebut diantaranya dihadiri oleh AW (Ali Wafa), MW (Mawardi), MI (Maliha), MB (Mohammad Bambang), MR (Masruhen), AW (Abdul Wafi), KO (Kho’im) dan dari yang hadir ini telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp20 juta sehingga terkumpul sejumlah Rp240 juta.

“Untuk mendapatkan jabatan selaku Pejabat Kepala Desa di wilayah Kecamatan Paiton, MR telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah Rp112.500.000,00 untuk diserahkan kepada PTS melalui HA,” ujarnya (eko/ted).


Apa Reaksi Anda?

Komentar