Hukum & Kriminal

KPK Fokus Cari Aset Mantan Bupati Mojokerto MKP

Mojokerto (beritajatim.com) – Sejumlah pejabat Pemkab Mojokerto dan swasta masih diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lantai II Aula Wirapratama Polresta Mojokerto, Jumat (24/1/2020). Aset mantan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP) menjadi fokus pemeriksaan lembaga anti rasuah.

Ini diketahui setelah di hari sebelumnya, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari yang merupakan adik kandung bupati dua periode ini diperiksa terkait aset yang dimiliki. Di hari keempat, mantan Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin.

Rinaldi yang saat ini menjabat sebagai Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto, datang memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Rinaldi menjalani pemeriksaan sejak pagi ini, turun untuk melaksanakan sholat Jumat dan mengaku pemeriksaan tersebut untuk memperdalam pemeriksaan sebelumnya.

Di hadapan wartawan, Rinaldi mengaku diperiksa terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP). “TPPU, saya sudah selesai ini tinggal nge-print tapi jumatan dulu. Tinggal nge-print ditandatangani. Kan dulu kita semua sudah pernah di BAP, cuma itu satu poin yang diperjelas. Itu saja, mengulang yang dulu,” ungkapnya.

Tak hanya Rinaldi, salah satu orang mengaku dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (DPD Partai NasDem) Jawa Timur, Saiful Anwar. “Hanya pinjam foto copy sama mobil yang di NasDem. Tahun 2014, Pilkada kemarin. Iya TPPU, saya tidak tahu sih urusan yang lain-lain. Saya dari DPW Nasdem Jatim,” katanya.

Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, Ayuhannafiq datang memenuhi panggilan tim penyidik KPK usai sholat Jumat. Namun Yuhan (panggilan akrab, red) tak lama di ruang pemeriksaan. “Saya hanya diminta membuat surat pernyataan sumber keuangan MKP. Satu periode, 2015,” ujarnya.

Yuhan menduga jika pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya menyebutkan terkait ada aliran dana yang digunakan MKP saat maju dalam bursa Pemilihan Bupati (Pilbup) periode kedua 2015-2020. Sehingga ia dipanggil tin penyidik untuk diminta keterangan terkait sumber dana yang dilaporkan saat MKP mendaftar ke KPU Kabupaten Mojokerto.

“Soal angka, saya lupa. Kan setiap maju pencalonan, calon melaporkan harta kekayaannya. Nah, saya ditanya dana yang digunakan MKP pada pencalonan kedua tersebut berasal dari mana. Ya saya menjawab, tidak tahu. Tidak ada pertanyaan, tidak ada yang diminta. Makanya saya hanya sebentar di atas karena cuma membuat surat pernyataan, tidak di BAP,” jelasnya.

Sementara itu, mantan petinggi dan pegawai Bank BCA Kantor Cabang Mojokerto juga turut diperiksa. Namun pria tinggi berkacamata ini mengaku, bukan dari Bank BCA dan tidak terkait kasus yang menjerat MKP. “Bukan (dari Bank BCA). Bukan (TPPU MKP),” elaknya.

Sumber menyebutkan, ia merupakan mantan Kepala Bank BCA Kantor Cabang Mojokerto. Namun karena yang bersangkutan sudah pensiun dan kurang paham terkait materi pemeriksaan sehingga ia membawa beberapa orang yang dimungkinkan adalah mantan anak buahnya.

“Kelihatan, pemeriksaan kali ini soal aset. Sehingga pemeriksaan diperdalam dengan menghadirkan orang-orang dari bank. Yang beberapa orang itu, dari BCA. Mantan Kepala Bank BCA Kantor Cabang Mojokerto, hanya satu yang dipanggil tapi sepertinya tidak paham sehingga membawa orang,” tegasnya.

MKP disangkakan melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. MKP dinyatakan bersalah dalam kasus gratifikasi pembangunan menara telekomunikasi milik PT Tower Bersama Group dan PT Protelindo di Mojokerto.

MKP terbukti menerima hadiah gratifikasi sebesar Rp2,750 miliar. Dalam sidang vonis pada, Senin (21/1/2019) lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman 8 tahun kurungan penjara. MKP juga didenda sebesar Rp500 juta subsider kurungan selama 4 bulan, serta harus mengembalikan uang suap sebesar Rp2,750 miliar. [tin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar