Hukum & Kriminal

KPK Dampingi BPRD Tertibkan Pajak Mobil Mewah

Jakarta (beritajatim.com) – KPK melakukan pendampingan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, bersama jajaran Badan Pajak dan Restribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta dan UP PKB-BBNKB (Samsat) Jakarta Utara menagih pajak secara langsung dengan menempelkan stiker pada 3 jenis objek pajak yang belum melunasi kewajiban pajak daerah yaitu Kendaraan bermotor, PBB, dan resto.

Sebanyak 11 kendaraan mewah yang ditempelkan stiker pengingat bayar pajak terparkir di kawasan parkir apartemen Regatta, pantai Mutiara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, terkonfirmasi belum membayar pajak berdasarkan data pada aplikasi cek ranmor DKI serta dicocokan dg data yang dimiliki BPRD provinsi DKI. Merk kendaraan mewah tersebut diantaranya Lamborghini, Bentley, Audi, Mercedes-Bens, Range Rover, Jeep Rubicon. Temuan lain selama sidak berlangsung, ada kendaraan mewah yg lebih dari 12 tahun menunggak pajak serta ada beberapa plat kendaraan ketika dicek tidak sesuai dengan jenis mobilnya.

“Nilai pajak 246 kendaraan mewah tertunggak se-jakarta utara sebesar Rp Rp 8 Miliar, yang sudah membayar 76 kendaraan senilai Rp 2,6 Miliar sehingga sisa kendaraan mewah yg belum membayar pajak sebanyak 170 dg nilai total pajak terhutang Rp 5,4 miliar,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (5/12/2019).

Dia menambahkan, KPK & BPRD menghimbau agar para WP yang memiliki kewajiban membayar pajak segera lakukan pembayaran ke samsat terdekat. Selain itu, dilakukan juga penempelan stiker pada objek pajak bumi bangunan dan resto yaitu di sebuah Mall di Pluit Penjaringan karena diduga 2 bulan terlambat membayar pajak PBB. periode 2019 sebesar Rp 5,4 Miliar dan 1 resto makanan jepang di dalam mall karena diketahui tidak rutin membayar pajak kisaran Rp 90-100 Juta per bulan.

“Pemilik Mall langsung datang berniat melunasi PBB Rp 5,4 Miliar pakai cek dan meminta agar stiker dilepas, tetapi pemda hanya boleh metode transfer sehingga pembayaran ditunda besok via bank dan kemudian meminta stiker yang telah ditempel untuk segera dilepas setelahnya,” kata Febri.

Diketahui, target PAD Pemprov DKI dari 13 macam penerimaan asli daerah di th 2019 cukup tinggi yaitu Rp 44 triliun. Sedangkan sampai saat ini pencapaiannya per 28 Oktober 2019 baru Rp 35,6 triliun. Khusus untuk pajak Kendaraan Bermotor dari target Rp 8,8 Triliun realisasi Rp 7,8 Triliun. Target PBB Rp 10 Triliun, realisasi sebesar Rp 9,2 Triliun. Target Pajak Resto Rp 3,5 Triliun, realisasi sebesar Rp 3,1 Triliun. [hen/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar