Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

KPK Benarkan Geledah Rumah Jabatan Bupati Probolinggo

Kantor Bupati Probolinggo Digeledah KPK

Jakarta (beritajatim.com) – Hari ini Kamis (2/9/2021), tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan penggeledahan pada beberapa tempat di wilayah Probolinggo, Jawa Timur.

Penggeledahan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK)  berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.

“Adapun salah satu tempat yang dilakukan upaya paksa penggeledahan  yaitu rumah dinas Jabatan Bupati Probolinggo,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (2/9/2021).

Menurutnya, saat ini tim masih berada dilapangan dan sedang melakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang terkait dengan perkara ini.

“Perkembangan informasi mengenai kegiatan dimaksud, nantinya akan segera kami sampaikan kembali,” katanya.

Seperti diketahui, KPK menetapkan 22 tersangka sekaligus dalam kasus dugaan korupsi terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten  Probolinggo tahun 2021. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

Para tersangka pemberi suap yang merupakan ASN Pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah SO (Sumarto) AW (Ali Wafa), MW (Mawardi), MU (Mashudi), MI (Maliha), MB (Mohammad Bambang),  MH (Masruhen), AW (Abdul Wafi),  KO (Kho’im), AS (Ahkmad Saifullah),
JL (Jaelani), UR (Uhar), NH (Nurul Hadi), NUH (Nuruh Huda), HS (Hasan),  SR (Sahir), SO (Sugito), dan SD (Samsuddin). Empat tersangka sebagai penerima suap adalah HA (Hasan Aminudin), PTS (Puput Tantriana Sari), DK (Doddy Kurniawan), dan MR (Muhamad Ridwan)

Dalam kasus ini KPK mengungkap kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. KPK menyebut adanya ‘tarif’ yang ditetapkan untuk menjabat posisi tertentu.

Kasus ini berawal dengan akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut maka akan diisi oleh Penjabat Kepala Desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui Camat.


Selain itu ada persyaratan khusus dimana usulan nama para Pejabat Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan tersangka HA dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS dan para calon Pejabat Kepala Desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektar.

KPK menduga ada perintah dari HA memanggil para Camat untuk membawa para Kepala Desa terpilih dan Kepala Desa yang akan purnatugas. HA juga meminta agar Kepala Desa tidak datang menemui HA secara perseorangan akan tetapi dikoordinir melalui Camat. Pada Jumat, 27 Agustus 2021, 12 Pejabat Kepala Desa menghadiri pertemuan disalah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan, Probolinggo dimana diduga dalam  pertemuan tersebut telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada PTS melalui HA dengan perantaraan DK (Doddy Kurniawan) Camat Krejengan. Pertemuan tersebut diantaranya dihadiri oleh AW (Ali Wafa), MW
(Mawardi), MI (Maliha), MB (Mohammad Bambang), MR (Masruhen), AW (Abdul Wafi), KO
(Kho’im) dan dari yang hadir ini telah disepakati untuk masing-masing  menyiapkan uang sejumlah Rp20 juta sehingga terkumpul sejumlah Rp240 juta.

Untuk mendapatkan jabatan selaku Pejabat Kepala Desa diwilayah Kecamatan Paiton, MR telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah  Rp112.500.000,00 untuk diserahkan kepada PTS melalui HA. (hen/ted)


Apa Reaksi Anda?

Komentar