Hukum & Kriminal

KPK Bantu Polri Tangani Dugaan Korupsi Desa Fiktif

Juru Bicara KPK Febri Diansyah

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi dalam bentuk dukungan terhadap penanganan perkara oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, perkara yang ditangani tersebut adalah dugaan Tindak Pidana Korupsi membentuk atau mendefinitifkan desa-desa yang tidak sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen yang tidak sah sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe TA 2016 s/d TA 2018.

Dalam perkara ini, lanjut Febri, diduga ada 34 desa yang bermasalah, 3 desa diantaranya fiktif, sedangkan 31 desa lainnya ada akan tetapi SK Pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur, sementara pada saat desa tersbut dibentuk sudah ada moratorium dari Kemendagri sehingga untuk mendapatkan dana desa harus dibuat tanggal pembentukan backdate.

“Pada 24 Juni 2019, Penyidik Polda Sulawesi Tenggara bersama KPK telah melakukan gelar perkara di tahap penyelidikan di Mapolda Sulawesi Tenggara,” kata Febri, Rabu (6/11/2019).

Dalam gelar perkara tersebut, Febri menyebut, disimpulkan saat naik ke tahap penyidikan akan dilakukan pengambilan keterangan Ahli Hukum Pidana untuk menyatakan proses pembentukan desa yang berdasarkan Peraturan Daerah yang dibuat dengan tanggal mundur (backdate), merupakan bagian dari tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

“Pada 25 Juni 2019, dilakukan pertemuan antara Pimpinan KPK dan Kapolda Sulawesi Tenggara. Dalam pertemuan tersebut diminta agar KPK mensupervisi dan memberikan bantuan berupa memfasilitasi ahli dalam perkara ini,” katanya.

Febri menambahkan, perkara ini telah naik ke tahap penyidikan dan Polda telah mengirimkan SPDP ke KPK sesuai ketentuan Pasal 50 UU KPK. Sesuai dengan KUHAP, penyidikan yang dilakukan Polri adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

“Salah satu bentuk dukungan KPK adalah memfasilitasi keterangan ahli Pidana dan kemudian dilanjutkan gelar perkara bersama 16 September 2019,” tegas Febri.

Dukungan yang diberikan KPK pada penanganan perkara di Polri ataupun Kejaksaan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi trigger mechanism yang diamanatkan UU. “Kami berupaya semaksimal mungkin untuk tetap melakukan upaya2 pemb korupsi agar anggaran yang seharusnya dinikmati rakyat tidak dicuri oleh orang2 tertentu,” katanya. [hen/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar