Hukum & Kriminal

KPK Bangun Kerjasama dengan Ditjen Pajak untuk Optimalkan Pengembalian Kerugian Negara

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Workshop Optimalisasi Kerjasama Penegak Hukum dan Otoritas Pajak di Hotel Wyndham, Jakarta. Kegiatan ini merupakan sinergisitas yang dilakukan KPK dan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pajak.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam pembukaan acara ini mengatakan, sinergi antara penegak hukum dan otoritas pajak sangat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana pajak, dan pemulihan kerugian negara.

“Penanganan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi dan tindak pidana pajak perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dirjen Pajak, dan penegak hukum lainnya,” katanya, Kamis (28/11/2019).

Dalam kesempatan yang sama, KPK juga meluncurkan buku Studi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara dengan Pembebanan Kewajiban Pajak pada Perkara Pidana Korupsi bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Data perpajakan menjadi data yang penting dalam penanganan tindak pidana ekonomi, antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, penggelapan pajak, dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, pertukaran data dan informasi antara penegak hukum dan otoritas pajak sangat diperlukan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pertukaran informasi perpajakan antar negara menurut Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, di mana Indonesia menjadi anggota bersama 157 negara lainnya, dapat dilakukan secara spontan saat terdapat dugaan ketidakpatuhan terhadap undang-undang perpajakan. Bahkan, The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah menyusun Manual Pertukaran Informasi di Bidang Perpajakan yang merupakan acuan bagi negara dalam merancang panduan nasional pertukaran informasi untuk keperluan perpajakan.

Workshop ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mendiskusikan standar internasional penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pajak, praktik terbaik kerjasama penegak hukum dan otoritas pajak di negara pihak OECD dan negara lain, rekomendasi mekanisme kerjasama antara penegak hukum dan otoritas pajak untuk optimalisasi pengembalian kerugian negara dengan pembebanan kewajiban pajak pada perkara tindak pidana korupsi, dan diskusi implementasi dan tantangan kerjasama antara penegak hukum dan otoritas pajak selama ini.

Berlangsung selama dua hari, peserta dari workshop ini berasal dari berbagai lembaga termasuk KPK sendiri yaitu; Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran dan Ditjen Bea Cukai), POLRI (Bareskrim), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung (MA), Pengadilan Pajak Jakpus, Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, PPATK, Kantor Staf Presiden (KSP), Bappenas, BPK, BPKP, Kemenkumham (Ditjen AHU), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Universitas Indonesia (FH), Universitas Trisakti (FH), USAID, DFAT Australia, Kedutaan Inggris, dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

Selain KPK, PPATK dan Dirtjen Pajak, workshop ini juga menghadirkan narasumber dari luar negeri yaitu : Leah Ambler (Legal Analyst and Manager, Asia-Pacific Anti-Corruption Division, Directorate for Financial and Enterprise Affairs), Emma Scott dari OECD dan HM Revenue and Customs (HMRC) Inggris. (hen/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar