Hukum & Kriminal

KPK Bahas Penyempurnaan UU Parpol ke Kemendagri dan Kemenkeu

Gedung KPK. Foto:doc

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama LIPI pagi ini akan mendatangi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk membahas lebih lanjut upaya memperkuat Partai Politik sebagai bagian dari Pencegahan Korupsi.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, setelah melakukan kajian UU Parpol dengan sejumlah rekomendasi penyempurnaan, KPK dan Pusat Penelitian Politik LIPI berharap pada 2019 ini dapat mengusulkan agar elemen-elemem Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) dapat menjadi bagian dari Penyempurnaan Undang-Undang Partai Politik ke depan.

Oleh karena itu, lanjut Febri, KPK dan LIPI perlu melakukan diskusi dengan setidaknya 5 instansi terkait seperti, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian PPN/Bappenas, serta DPR-RI sebagai lembaga negara kunci dalam proses perbaikan UU Parpol.

“Pada Pk.10.00 WIB ini, di Kementerian Keuangan diagendakan pertemuan dengan Dirjen Anggaran untuk membahas sejumlah hal, khususnya keberlanjutan pendanaan partai politik, termasuk sisi akuntabilitas penggunaan dan keterbukaan pada publik. Dari KPK akan dihadiri oleh Direktur Litbang, Wawan Wardiana dan Tim Satgas Politik dari Direktorat Dikyanmas KPK,” kata Febri, Selasa (21/5/2019).

Sedangkan pertemuan dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri akan fokus pada aspek substansi penyempurnaan UU Parpol dan evaluasi efektifitas bantuan keuangan oleh negara pada Parpol tahun 2018. Dari KPK akan hadir Direktur PJKAKI, Sujanarto dan Tim Satgas Politik Dikyanmas KPK.
“Di kedua audiensi ini, KPK datang bersama LIPI untuk membahas sejumlah substansi penyempurnaan UU Parpol ke depan,” kata Febri.

Sebagaimana diketahui, KPK bersama LIPI sejak 2016 hingga 2018 telah melakukan inisiasi perbaikan partai politik yang menghasilkan sebuah rekomendasi agar partai politik mengimplementasikan dengan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang terdiri dari : 1) Kode Etik; 2) Sistem Rekrutmen; 3) Kaderisasi; 4) Pendanaan dan 5) Demokrasi Internal.

KPK memandang hal ini sebagai ikhtiar yang terus menerus bagi KPK untuk melakukan pencegahan korupsi di sektor politik. Karena kami meyakini, kita tidak boleh membiarkan ratusan politisi di DPR, DPD, DPRD dan Kepala Daerah terus menerus jatuh dalam perangkap korupsi. Sehingga, dibutuhkan upaya serius melakukan pembenahan di sektor politik. [hen/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar