Hukum & Kriminal

Korupsi Honor Perawat, Kasubag Keuangan Dinkes Malang Terancam Pecat

Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti

Malang (beritajatim.com) – Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang berinisial YC, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi honor perawat atau Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang.

YC diduga mengambil honor perawat hingga mencapi Rp 676 juta pada tahun anggaran 2015. Menanggapi hal ini, Inspektorat Kabupaten Malang pun menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang dilakukan Kejari Kepanjen.

“Kami menyerahkan sepenuhnya terkait kasus dugaan pemotongan honor perawat Ponkesdes Tahun 2015 yang melibatkan Kasubag Keuangan Dinkes Kabupaten Malang kepada Kejari Kepanjen,” ungkap Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti, Minggu (14/7/2019) kepada wartawan.

Kata Tridiyah,penyidikan terhadap YC sudah lama dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan. Statusnya sudah naik ditingkat penyidikan, serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)-nya sudah keluar, sehingga pasti ada penetapan tersangka.

Terkait dengan ditetapkan menjadi tersangka, lanjut Tridiyah, maka pihaknya menghormati proses hukum. Karena sudah dijadikan tersangka, otomatis hak-haknya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) nantinya tergantung proses hukum itu sendiri.

Tridiyah menambahkan, jika tersangka tidak dilakukan penahanan,  maka diberi kesempatan untuk mengikuti proses hukum itu. Namun ketika tersangka dilakukan penahanan, tentunya akan diberlakukan Undang-Undang (UU) ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017. Yakni, apabila ada seorang ASN ditetapkan sebagai tersangka dan atas yang bersangkutan dilakukan penahanan, maka yang bersangkutan harus diberhentikan sementara, dan hak-haknya hilang.

“Soal kapan mereka diberhentikan sementara sebagai ASN, katakanlah diberhentikan sementara pada hari ini, di bulan berikutnya dia masih menerima satu kali gaji, dan setelah itu hak-haknya sudah tidak diterima,” bebernya.

Menurut Tridiyah, karena YC diberhentikan sementara, maka secara otomatis dinonaktifkan sebagai ASN. Ketika seorang ASN diberhentikan sementara, selain jabatan yang sebelumnya diperoleh, serta hak-haknya akan hilang hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan.

Misalnya, proses hukum yang bersangkutan dihukum kurang dari dua tahun hukuman penjara, dan deliknya bukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau delik dalam jabatan, yang bersangkutan bisa dikembalikan.

“Tentunya dengan melihat formasinya ada, bukan delik dalam jabatan dan bukan delik Tipikor atau delik berencana yang sudah diatur pada Pasal 340 UU Tipikor. Namun, kalau nanti sangkaanya delik Tipikor atau delik jabatan dihukum berapa tahun pun, mereka akan diberhentikan atau dipecat dari ASN,” pungkasnya. [yog/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar