Hukum & Kriminal

Korupsi di Inspektorat Bojonegoro, Terdakwa Divonis 5 Tahun

Bojonegoro (beritajatim.com) – Sidang putusan dugaan kasus korupsi yang dilakukan Inspektur Inspektorat Bojonegoro Syamsul Hadi sudah final. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya memvonis terdakwa dengan hukuman lima tahun penjara.

Selain menjalani hukuman penjara, Syamsul Hadi juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Terdakwa juga diminta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 528 juta. Apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Menanggapi putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, Dede Suryaman, baik terdakwa Syamsul Hadi maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Priya Agung Jatmiko sama-sama menerima.

“Pak Inspektur menyatakan menerima putusan hakim, sehingga jadinya tidak mengajukan upaya hukum banding,” ujar Penasehat Hukum Terdakwa, Bayu Wibisono, Rabu (27/11/2019).

Menurut dia, sejauh ini kliennya tersebut tidak pernah merasa melakukan apa yang sudah didakwakan terhadap dirinya. Sehingga, yang menjadi alasan sikap menerima putusan hakim karena sikap penerimaannya kepada Tuhan.

“Beliau (Syamsul Hadi) sampai saat ini merasa tidak pernah melakukan seperti apa yang didakwakan, dan dalam penerimaannya beliau hanya memantaskan diri kepada Alloh, jadi terbentuknya dia karena keikhlasan atas ketentuan Alloh,” ungkapnya.

Sementara Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bojonegoro Achmad Fauzan mengatakan putusan hakim dinilai sudah sesuai dengan tuntutan yang dijatuhkan sebelumnya. Sehingga JPU juga menerima apa yang menjadi vonis Hakim Pengadilan Tipikor.

“Setelah tidak ada yang melakukan banding maka aset milik terdakwa akan segera di lelang untuk membayar uang pengganti,” ujar Fauzan.

Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa hukuman tujuh tahun penjara dengan denda Rp 200 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman selama enam bulan.

Serta membayar uang pengganti Rp 528 juta. Apabila selang satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tidak dibayar maka aset terdakwa akan dilelang untuk membayar uang pengganti. Jika harta bendanya tidak cukup maka diganti pidana penjara selama satu tahun tiga bulan penjara.

Dalam kasus tersebut, beberapa auditor Inspektorat Bojonegoro juga melakukan pengembalian honor audit sejak 2015 hingga 2017. “Sementara uang pengembalian yang dilakukan saksi merupakan bentuk kelebihan bayar yang dilakukan karena kesalahan kebijakan. Sehingga tidak ada unsur melawan hukumnya,” katanya.

Sekadar diketahui, Samsul Hadi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam audit internal oleh Inspektorat Bojonegoro tahun anggaran 2015 – 2017 sebesar Rp 1,7 miliar lebih. Bentuk penyalahgunaan wewenang itu dengan cara penetapan RKA tidak sesuai standar SBU yang ditetapkan.

Adanya potensi kerugian negara dalam kasus tersebut tidak hanya dinikmati oleh tersangka, namun juga beberapa stafnya. Total anggaran negara yang dinikmati pribadi oleh tersangka sebesar kurang lebih Rp 500 juta. [lus/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar