Hukum & Kriminal

Komisi E DPRD Jatim: Jangan Buat Siswa SPI Ketakutan dengan Pernyataan Bar-bar

Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih mengimbau semua pihak untuk menahan diri terkait kasus sekolah SPI yang saat ini tengah menjadi sorotan publik.

Komisi yang membidangi pendidikan itu meminta semua pihak dalam merespon segala sesuatunya memikirkan matang-matang dan tidak membuat para siswa yang saat ini belajar di SPI ketakutan dan tertekan. Termasuk mengeluarkan statement atau pernyataan bar-bar yang menyerang SPI.

“Kita serukan, kita imbau kepada masyarakat Batu dan sekitarnya yang hendak merespon, yang kira-kira tidak ramah anak dan membuat mereka (siswa SPI) ketakutan. Mending aspirasinya disampaikan kepada DPRD Kota Batu atau ke kami. Itu jauh lebih kami hargai daripada datang ke sekolah yang mengakibatkan ketakutan (dan) berdampak psikis yang tidak ringan terhadap anak-anak,” kata Hikmah kepada wartawan, Rabu (16/6/2021).

Prioritas Komisi E DPRD Jatim saat ini, menurut Hikmah, adalah menyelamatkan siswa dan juga lembaga pendidikan di bawah naungan SPI.

Praktik-praktik baik yang ada di SPI, kata dia, perlu untuk dijaga, dipelihara dan diselamatkan. Hal itu menjadi tanggung jawab semua pihak.

“Berulang kali saya sampaikan, praktik-praktik baik yang ada di sekolah SPI itu harus diselamatkan.”kata dia.

Hikmah juga meminta kepada pihak sekolah untuk bekerjasama dengan baik. Hal itu dimaksudkan supaya DPRD Jatim dapat membantu memulihkan nama baik sekolah dan juga sistem regulasi pendidikannya.

“Kita meminta kepada pihak SPI untuk bekerja sama, agar kita bisa membantu. Membantu pihak sekolah untuk merecovery nama baiknya, merecovery pemulihan operasionalnya juga. Karena sekali lagi praktik baiknya juga banyak,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, pada akhir Mei lalu, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mendampingi sejumlah siswa sekolah SPI di Batu melapor ke Mapolda Jatim.

Para korban melaporkan JE, pendiri sekaligus pimpinan SPI Kota Batu. JE diduga melakukan kekerasan seksual, fisik, verbal dan eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak didiknya.

Menurut Arist, Komisi Nasional Perlindungan Anak telah melakukan pemeriksaan awal dalam kasus tersebut. Hasilnya beberapa alumni sekolah ternyata juga pernah mengalami hal serupa seperti yang dialami pelapor. Kini kasus masih ditangani Polda Jatim. [tok/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar