Hukum & Kriminal

Ketua KPK: Jangan Sampai Ada ‘Uang Ketuk Palu’ di Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua KPK RI, Firli Bahuri menghadiri ‘Rapat Koordinasi dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Jatim Tahun 2020’ di Convention Hall Grand City Surabaya, Kamis (9/1/2020).

Dalam sambutannya, Firli juga menyinggung adanya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah di Kabupaten Sidoarjo beberapa hari lalu. “Saya sebenarnya tidak happy kalau ada bupati/walikota yang tertangkap tangan KPK. Saya tidak bahagia. Makanya, saya diundang Bu Gubernur Jatim dalam Rakor hari ini, saya hadir,” tegasnya dalam sambutan.

Pihaknya meminta agar pemerintah daerah membuka ‘karpet merah’ bagi investor yang akan membuka lapangan pekerjaan dan menjamin iklim usaha serta ekonomi. “Jangan dihambat-hambat, jangan main-main dengan perizinan,” tuturnya.

Firli juga meminta juga jangan sampai ada ‘uang ketuk palu’ untuk penetapan atau pengesahan APBD di kabupaten/kota atau provinsi di Jatim. “Mudah-mudahan tidak terjadi di Jatim. Di suatu provinsi, kami pernah datang dalam suatu acara Rakor seperti ini. Terus kami dengar, ada orang dewan bilang ke gubernurnya ‘Pak, kami tidak akan sahkan APBD, kalau tidak jelas’. Gubernur itu bilang, ‘lho kemarin kan ada KPK sudah bilang’. Orang dewan itu bilang ‘itu kan kemarin, sekarang KPK sudah pulang’. Ini betul terjadi, ini nyata. Akhirnya, gubernur itu perintahkan Kepala Dinas PUPR dan BPKAD untuk mencari uang ketuk palu itu. Jangan sampai itu terjadi di Jatim,” tegasnya.

Selain itu, Firli juga mengingatkan dalam proses mutasi jabatan. “Tolong dilakukan secara transparan. Jangan sampai ada deal-deal atau mengganti kepala dinas yang tidak berkontribusi. Sah-sah saja jika mengganti orang, karena memang orang itu tidak membantu atau malah menghambat,” imbaunya.

Firli menyebut selama tahun 2016-2019 ada 87 kali OTT, 122 tersangka, di antaranya 22 orang kepala daerah. Tidak lebih dari Rp 1,3 triliun (barang rampasan, denda, pengganti) yang diamankan KPK.

“Padahal, uang operasional KPK selama 4 tahun itu habis Rp 3,3 triliun. Tetapi, potensi uang negara yang berhasil kita selamatkan sebesar Rp 61,5 triliun,” paparnya.

Dia dalam memimpin KPK memilih kolaborasi antara mengedepankan pencegahan dan penindakan OTT. “Jangan pernah melakukan korupsi, walaupun hanya Rp 10 juta. Mereka yang pernah diperiksa KPK, itu saja dampaknya ke mana-mana. Ini demi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Yang jelas KPK tidak pernah menzalimi orang,” ujarnya.

KPK juga mengingatkan kepada Kapolda dan Kajati Jatim agar segera menyelesaikan, jika memang ada kasus bagi calon kepala daerah di 19 daerah yang sedang ikut pilkada. “Jangan sampai main-main, terus dipanggil-panggil. Jangan sampai dianggap tidak netral dan berbau politik. Kita akan bicara gandeng KPU RI untuk mengumpulkan semua calon kepala daerah di 270 pilkada se-Indonesia,” pungkasnya. (tok/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar