Hukum & Kriminal

Ketua DPRD Tulungagung Ditetapkan sebagai Tersangka

Juru Bicara KPK Febri Diansyah

Jakarta (beritajatim.com) – KPK menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014-2019 Supriyono sebagai tersangka. Supriyono diduga menerima uang setidak-tidaknya sebesar Rp 4,88 miliar selama perode 2015 2018 dari Bupati Tulung Agung Periode 2013-2018 terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.

Juru Bicara KPK Febri Dianysah mengatakan, atas dugaan tersebut, tersangka SPR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasa| 12 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 10 pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dia memaparkan, terkait konstruksi perkara tersangka Supriyono diduga menerima Rp 4,88 miliar terkait dengan proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015 2018. Uang tersebut diduga berasal dari Syahri Mulyo, dan kawan kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.

Menurut Febri, dalam persidangan Syahri terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran Bantuan Provinsi dan praktek uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik DAU, DAK, maupun Banprop yang dlkumpulkan dari uang fee para kontraktor untuk dlberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

“Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa SPR menerima Rp3,75 miliar,” kata Febri.

Dia menambahkan, rincian penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp 2 miliar.

Kemudian penerimaan yang dlduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.bFee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp 1 miliar.

“KPK terus mendalami dugaan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan tersangka SPR sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 2018,” kata Febri. [hen/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar