Hukum & Kriminal

Kepala Disperindag Kabupaten Mojokerto, Terdakwa Kasus Normalisasi Sungai Kembalikan Kerugian Negara Rp1.030.135.995

Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto, Muhammad Hari Wahyudi didampingi pihak Bank Mandiri merilis pengembalian uang negara dari terdakwa Didik Pancaning Argo. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Terdakwa kasus normalisasi sungai di dua kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Didik Pancaning Argo mengembalikan kerugian negara sebesar Rp1.030.135.995. Melalui keluarga, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mojokerto ini mengembalikan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto.

Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto, Muhammad Hari Wahyudi mengatakan, Kejari Kabupaten Mojokerto menerima pengembalian kerugian negara atas nama terdakwa Didik Pancaning Argo yang dalam penanganan di Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. “Hari ini, kita menerima Rp1.030.135.995,” ungkapnya, Selasa (15/9/2020).

Terdakwa ditahan dalam kasus normalisasi sungai di dua kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Kasus tersebut terjadi saat tersangka menjabat sebagai Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto tahun 2016. Modusnya, ada pengambilan batu dari sungai di Kecamatan Jatirejo dan Gondang.

“Dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan melakukan penggalian mineral tanpa izin dari yang berwenang. Selama dua tahun, terdakwa mengambil batu di Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Gondang. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perbuatan Tindak Pidana Korupsi,” jelasnya.

Meski terdakwa mengembalikan kerugian negara ke Kejari Kabupaten Mojokerto, namun lanjut Hari, hukum tetap berjalan nanti kita pertimbangan pada putusan. Namun dengan adanya pengembalian kerugian negara tersebut artinya ada itikad baik dari terdakwa sehingga nantinya menjadi pertimbangan pihaknya.

“Untuk bagaimana pertimbangannya keringanannya, nanti kita tunggu hasil persidangan dulu. Tipikor itu tindak pidana korupsi yang filosofi utama adalah pengembalian negara. Dan ini kerugian negara yang sudah dikembalikan dan dihitung oleh BPKP sebesar Rp1.030.135.995. Dan ini kita coba untuk mengembalikan,” tuturnya.

Mekanisme pengembalian, lanjut Hati, dari terdakwa melalui keluarganya diterima oleh Kejari Kabupaten Mojokerto yang bekerjasama dengan pihak Bank Mandiri. Untuk sementara uang akan disimpan di rekening Kejari Kabupaten Mojokerto yang akan diserahkan menunggu hasil putusan sidang akan diserahkan kemana.

Kasus normalisasi sungai tahun 2016 tersebut terjadi saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Mojokerto. Kejari Kabupaten Mojokerto menahan terdakwa pada 5 Agustus 2020 lalu pasca berkas perkara dilimpahkan Polda Jawa Timur. Penetapan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur pada bulan Januari 2020 lalu. [tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar