Hukum & Kriminal

Kembali Dilaporkan ke Polda Jatim, Sipoa Group Bantah Lakukan Penipuan

Bangunan proyek yang dikerjakan Sipoa bekerjasama dengan Inkopol [Foto/Istimewa]

Surabaya (beritajatim.com) – Sipoa membantah melakukan penipuan sebagaimana tudingan paguyupan cinta damai yang melaporkan petinggi Sipoa Aris Birawa dan Klemens ke Polda Jatim beberapa waktu lalu.

Dalam jumpa persnya kuasa hukum Sipoa yakni Paulus Gondo Wijoyo, SH,MH dari kantor hukum Paulus Gondo & Associate menyatakan, sampai saat ini Sipoa terus berusaha untuk memenuhi komitmennya untuk melakukan pemberesan-pemberesan dengan user-user yang telah membeli unit. Salah satunya dengan menjalin kerjasama pemasaran dengan Induk Koperasi Kepolisian (Inkopol) pada proyek yang sedang dibangun oleh Sipoa.

Harapannya dengan menggandeng institusi yang terpercaya, Sipoa bisa perlahan bangkit menyelesaikan proyeknya dan pada akhirnya menyelesaiakan berbagai permasalahan yang belum selesai. Sebelum melakukan kerjasama, pihak Inkopol telah memeriksa dengan teliti (due diligence) proyek yang dikerjasamakan.

“Jadi kerjasama dengan Inkopol itu bukan modus untuk melakukan penipuan, hati-hati untuk pihak yang menuduh/menggiring opini publik bahwa kerjasama dengan Inkopol sebagai modus penipuan tanpa melakukan cek dan ricek terlebih dulu, karena ini bisa dianggap mencemarkan nama baik institusi Inkopol,” ujar Paulus Gondo.

Upaya-upaya untuk menyelesaikan dan melakukan pemberesan-pemberesan dengan para user telah dilakukan mulai dari perjanjian fidusia yang menjamin uang masuk para pembeli dengan saham/asset perusahaan hingga peralihan-peralihan ke unit properti lain. Semua dilakukan tanpa paksaan, kalau memang pembeli/user Sipoa belum berkenan dengan unit peralihan yang ditawarkan bisa menunggu pencairan refund dari hasil penjualan asset yang telah di fidusiakan.

Saat ini sudah ada beberapa unit properti yang bisa dimiliki dengan mengalihkan uang masuk user di Sipoa, diantaranya apartemen Amega Crown yang berlokasi di Tambak Oso dan Rumah Tapak (landed house) The Orchid yang berlokasi di Wonoayu, bahkan untuk unit The Orchid yang berlokasi di Sidoarjo ini beberapa unitnya sudah dilakukan serah terima unit.

Saat ini juga sedang berlangsung pembicaraan peralihan ke unit properti lain dengan beberapa pengembang di Surabaya Raya dan Bali, yang akan disampaikan pada user Sipoa apabila tercapai kesepakatan antara Sipoa dan Pengembang tersebut.

“Mengenai laporan dari Paguyuban Cinta Damai-PCD pada klien kami di Polda Jatim kami dapat memahaminya sejauh tidak beritikad untuk menghalangi upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh klien kami. Namun dapat kami sampaikan bahwa laporan serupa telah dilakukan pada klien kami di 2018 juga di Polda Jatim yang telah melalui proses peradilan. Klien kami telah menjalani masa hukumannya, 10 bulan di antaranya dijalani di rutan Polda Jatim,” katanya.

“Sipoa telah beritikad baik melakukan upaya-upaya pemberesan dengan paguyuban Cinta Damai (PCD) yang dimulai dengan melakukan Perjanjian Jaminan Fidusia No. 71 tanggal 23/02/2019 dan Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Damai No 70 tanggal 23/02/2019 di Notaris Eka Suci Rusdianingrum, SH, M.Kn dengan Agus Gunawan yang mewakili paguyuban PCD,” ujarnya, Minggu (5/7/2020) malam.

“Kami berharap Bapak Kapolda Jatim dan para penyidik Polda Jatim dapat obyektif melihat permasalahan ini dan mendukung upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh klien kami untuk semua user Sipoa,” lanjutnya.

Gondo menambahkan, selain itu berdasarkan pasal 76 ayat (1) KUHAP, seseorang tidak boleh dituntut dua kali terhadap perkara yang sudah inkracht/berkekuatan hukum tetap. Namun demikian setiap orang yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk membuat laporan di kepolisian dan hal tersebut menjadi kewenangan dari penyidik kepolisian apakah laporan tersebut dapat dilanjutkan atau dihentikan.

Terkait upaya hukum yang dilakukan pihak Sipoa atas tudingan PCD, Gondo menyatakan akan mempelajari terlebih lebih dahulu dan mengumpulkan bukti-bukti kalau memang dirasa perlu mengambil langkah hukum akan dilakukan.

Terpisah, kuasa hukum PCD yakni Rahmad Rhamadan Machfoed menegaskan bahwa kliennya tidak ada hubungan dengan Inkopol. Dia menambahkan, terkait Sipoa melakukan dugaan penipuan itu berdasarkan proses penyidikan penyidik Polda atas laporan pelapor.

“Saya tidak membahas secara khusus Inkopol, justeru saya tau inkoppol dari papan nama/baliho yang terpasang besar sekali bahwa Sipoa ada kerjasama pembangunan perumahan dengan keluarga besar Polri. Tapi fakta hukum PT. Sipoa masih bermasalah dengan klien kami itu memang benar,” ujarnya.

Terkait laporan pihaknya yang dianggap nebis, Rahmad menyatakan bahwa sebaiknya pihak Sipoa mengecek terlebih dahulu apakah kliennya termasuk orang-orang yang sudah melaporkan Pidana.

“Tidak benar, saya bantah klien kami adalah pelaku pelapor yang sudah pernah melapor sebelumnya, karena dalam proses penyidikan di Polda yang ditanya oleh Penyidik adalah apakah saksi korban(pelapor) sudah pernah melaporkan sebelumnya. Karena klien kami blm pernah melakukan pelaporan pidana sebelumnya,” ujarnya.

Rahmad mengakui bahwa kliennya melaporkan petinggi Sipoa dengan dugaan penipuan dan penggelapan sebagaimana tertuang dalam pasal yang sama yaitu 378 dan 372, akan tetapi korban yang berbeda. “Terus dikatakan tidak dapat melapor karena nebis itu dasar hukumnya apa,” ujar Rahmad.

Rahmad menambahkan hal itu merupakan hak terlapor berargumentasi. Fakta hukum dalam proses ini (dalam hal laporan klien dia) berdasarkan bukti permulaan cukup, proses tuntutan/pelaporan pidana tetap jalan artinya unsur-unsur dugaan melakukan tindakan Pasal 378 dan 372 dalam pandangan pihaknya sudah terpenuhi, oleh sebab itu terhadap terlapor proses penyidikan jalan terus. [uci/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar