Hukum & Kriminal

Kejati Jatim Tunggu Peraturan Pemerintah Tentang Hukuman Kebiri

Surabaya (beritajatim.com) – Kejahatan seksual terhadap anak terus meningkat sepanjang tahun 2019. Kota Surabaya, Mojokerto dan Tulungagung menjadi daerah yang lebih sering terjadi pencabulan anak.

“Di Tulungagung, ada 12 anak menjadi korban, Mojokerto 17 anak dan Surabaya 15 anak. Sehingga kemarin kita dalam penuntutan tambahi hukuman tuntutan hukuman kebiri dan proses hukumnya masih banding namun ada dua perkara yang sudah inkracht,” terang Kajati Jatim, M Dofir, Rabu (1/1/2020).

Dofir menjelaskan, meski sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap namun pelaksanaan hukuman kebiri belum bisa dilaksanakan sampai saat ini. Selain harus menjalani hukuman pokok terlebih dahulu yakni hukuman pidana penjara namun pelaksanaan hukuman kebiri juga belum ada peraturan pemerintah.

“Jadi ya teman-teman pers bisa membantu agar mendorong pemerintah untuk segera membuat peraturan pemerintah yang mengatur tentang hukuman kebiri,” ujar mantan Kepala Kejari Surabaya ini.

Dijelaskan Dofir, sepanjang tahun 2019 pihaknya telah menerima ratusan perkara pencabulan anak. Namun dari ratusan kasus tersebut, tiga diantaranya menjadi perhatian publik.

Ketiganya antara lain kasus pencabulan 9 anak di Mojokerto yang dilakukan oleh M Aris, kemudian kasus sodomi 15 siswa di Surabaya yang dilakukan guru Pramuka bernama Rachmad Santoso dan kasus pencabulan 19 anak di Tulungagung yang dilakukan Muhajar Sidiq alias Bang Jeck. “Untuk perkara Muhajar Sidiq alias Bang Jeck ini masih proses persidangan. Sedangkan M Aris dan Rachmad Santoso sudah divonis oleh pengadilan. Keduanya juga dijatuhi hukuman tambahan kebiri kimia,” jelas Dofir.

Ditambahkan Dofir, Selama Tahun 2019, pihaknya telah menerima 16.398 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari pihak Kepolisian di Jawa Timur. “Sebanyak 11.385 berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan,”sambungnya.

Sedangkan jumlah sisa perkara,masih kata Dofir, masih menempuh mekanisme alur kordinasi antara pihak penyidik dengan jaksa peneliti. “273 kasus telah diterbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP-3). Sebanyak 13.233 kasus memasuki tahap 1 (penyerahan berkas perkara), sebanyak 708 tahap P-17 (permintaan perkembangan hasil penyelidikan), sebanyak 1.575 tahap P-18 dan P-19 (pengembalian berkas ke penyidik kepolisian untuk dilengkapi),”pungkasnya. [uci/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar