Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Kejari Surabaya Hentikan Penuntutan Kasus Penganiayaan Seorang Buruh Cuci

Surabaya (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menghentikan penuntutan kasus penganiayaan berdasarkan sistem keadilan restoratif (restorative justice) atas nama tersangka Etik Purwidiati yang kesehariannya sebagai buruh cuci ini.

Kasi Intel Kejari Surabaya, Khristiya Lutfiashandy dalam pers releasenya menyatakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Tersangka Etik berawal pada tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di jalan Kampung Malang Kulon I No. 8 Surabaya. Tersangka telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Indag Dewi Prasetyo dengan cara memukul dengan tangan kosong ke arah kepala, wajah dan pipi korban sebanyak lima kali dan mendorongnya hingga kepala korban membentur tembok sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka.

“Pemicu penganiayaan tersebut adalah adanya perkataan tidak pantas yang diucapkan oleh tersangka Etik kepada anak korban Indah. Setelah mendengar laporan anaknya, korban mendatangi rumah tersangka yang hanya berjarak dua rumah dari rumahnya dengan maksud untuk mengkonfirmasi maksud dan tujuan tersangka mengucapkan kata-kata tidak pantas terhadap anaknya. Namun saat menanyakan hal tersebut, terjadi perselisihan antara tersangka dan korban sehingga terjadi pemukulan terhadap korban dan akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tegalsari Surabaya,” beber Khristiya dalam pers releasenya.

Adapun ancaman pidana yang disangkakan kepada tersangka adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500.

Upaya perdamaian antara tersangka dengan korban dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 bertempat di Kejaksaan Negeri Surabaya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anggraini, S.H. dimana JPU menjelaskan maksud dan tujuan dari proses perdamaian, konsekuensi apabila para pihak menyetujui atau tidak menyetujui termasuk jangka waktu proses perdamaian.

Setelah JPU menawarkan proses perdamaian, kedua belah pihak menyetujui proses perdamaian dan sepakat melakukan perdamaian tanpa syarat dan saling memaafkan serta ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) pada hari ini.

Dasar hukum yang dipergunakan JPU dalam melaksanakan penghentian perkara berdasarkan sistem keadilan restoratif (restorative justice) adalah UU RI No. 11 tahun 2021 tentang perubahan UU RI No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 14 KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selain itu JPU juga menimbang fakta antara korban dan tersangka yang merupakan tetangga (selisih dua rumah), bahwa tindakan yang dilakukan oleh tersangka merupakan emosi sesaat serta memperhatikan keadaan ekonomi tersangka yang kurang mampu dimana tersangka bekerja sebagai tukang cuci rumah tangga yang berpenghasilan Rp. 30.000, per hari sedangkan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan berpenghasilan Rp. 70.000,- perhari untuk menghidupi dua orang anak yang masing-masing berusia tujuh tahun dan 14 tahun. [uci/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar