Hukum & Kriminal

Kejari Surabaya dan PDAM Perpanjang MoU Bantuan Hukum

Surabaya (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya memperpanjang MoU atau Kerjasama terkait bantuan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), baik litigasi maupun non litigasi

Perpanjangan MoU ini ditandai dengan penandatanganan oleh Dirut PDAM Mujiyaman Sukirno dengan Kajari Surabaya Teguh Darmawan.

“Dengan dasar MoU ini, Kita bisa menuangkan dalam surat kuasa khusus atau SKK yang diminta PDAM, tapi khusus di bidang Perdata¬† dan Tata Usaha Negara, bukan bidang lain seperti Pidum ataupun Tipikor,” kata Kajari Surabaya, Teguh Darmawan, Minggu (13/1/2019).

Dijelaskan Teguh, MoU ini sebagai payung hukum bagi Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk membantu segala kepentingan hukum PDAM yang dituangkan dalam Surat Kuasa Khusus (SKK) sebagai dasar untuk melakukan semua tindakan hukum baik diluar maupun didalam Pengadilan.

“Datun ini speknya macam-macam, ada pemberian pendampingan hukum, pertimbangan hukum juga bisa bertindak diluar maupun didalam persidangan,”terang Teguh.

Sementara, Dirut PDAM Surya Sembada Mujiyaman Sukirno mengatakan, Kerjasama ini dilakukan karena keterbatasan kompetensi instansinya dibidang hukum. “Karena itu, Kami percayakan ke JPN Kejari Surabaya, agar kami bisa bekerja secara prosedur untuk mempertanggung jawabkan keuangan PDAM ke publik,” terang Mujiyaman.

Diungkapkan Mujiyaman, sejak menjabat sebagai Dirut PDAM Surya Sembada Surabaya pada Mei 2018, Ia mengku masih banyak permasalah yang harus diselesaikan, terutama terkait administrasi.

“Masih ada tunggakan utang dari pihak rekanan yang belum terselesaikan. Demikian juga dengan hutang yang dimiliki PDAM pada perusahaan rekanan yang sudah bertahun tahun karena masalah dispute atau klaim tertunda disebabkan suratnya hilang. Karena itu kami mintakan Legal Opinion atau LO ke Kejaksaan,” ungkapnya. [uci/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar