Hukum & Kriminal

Kejari Surabaya Buru Terpidana Korupsi Pajak Fiktif Rp 1,7 Miliar

Surabaya (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya memburu terpidana tindak pidana korupsi pajak PPH fiktif senilai Rp 1,7 milliar. Mereka adalah Notaris Johanes Limardi, Joko Sutrisno, Andika Waluyo dan Edi Suyanto.

“Saat ini status mereka masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), kalau misal ada masyarakat yang mengetahui keberadaan mereka, mohon untuk menginfokan ke kita biar langsung kita eksekusi,” ujar Kasi Intel Kejari Surabaya, Fathur Rohman saat dikonfirmasi, Kamis (11/2/2021).

Berdasarkan data dari website Mahkamah Agung (MA) tertulis bahwa terdakwa notaris Johanes Limardi dihukum empat tahun penjara, selain itu hakim agung MA juga mewajibkan Terdakwa untuk membayar Rp 200 juta. Apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan enam bulan.

“Mengadili sendiri menjatuhkan pidana penjara pada Terdakwa Johanes Limardi Soenarjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat tahun,” bunyi putusan tersebut.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya yakni satu tahun enam bulan penjara.

Kasus ini berawal dari proses jual beli tanah dan bangunan di jalan Kedung Asem 7 Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut pada Mei 2015. Tanah seluas 3.145 M2 milik PT Logam Jaya dibeli PT Royal Star Paragon Regensi seharga Rp 20 Miliar.

Proses perjanjian jual beli dilaksanakan di depan tersangka Notaris Johanes. Saat itu PT Logam Jaya menitipkan uang PPH final Rp 1,79 Miliar kepada tersangka Johanes berupa cek BCA. Ternyata cek itu diserahkan Johanes kepada Joko Sutrisno seorang freelance untuk dicairkan.

Johanes kemudian mendapatkan bukti setoran pajak (SSP) fiktif bank Jatim dari Joko yang diterima dari tersangka Andika Waluyo sebagai imbalan permainan pajak ini. Johanes mendapatkan pengembalian uang setoran itu (cash back) sebesar Rp 719 juta yang diterima di rekening BCA milik Johanes.

Sedangkan peran tersangka Edi Suyanto, sebagai perantara untuk membikin validasi palsu. Penyidikan yang dilakukan tim Pidsus Kejari Surabaya terhenti dari keterangan Edi. Kepada penyidik, tersangka Edi mengaku bahwa proses validasi tersebut diserahkan kepada seseorang yang disebut bernama ‘Om’. [uci/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar