Hukum & Kriminal

Kejari Kabupaten Mojokerto Awasi Penyaluran Dana Bansos

Kasi Intel Kejari Kabupaten Mojokerto, Moch Indra Subrata

Mojokerto (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto terlibat dalam mengawasi dana penanganan virus corona (Covid-19) baik yang bersumber dari APBN maupun APBD di Pemkab Mojokerto. Pasalnya, dana tersebut dinilai rawan terjadi penyelewenangan, penyalahgunaan dan korupsi.

Kepala Kejari Muhammad Hari Wahyudi melalui Kasi Intel Kejari Kabupaten Mojokerto, Moch Indra Subrata membenarkan, pengawasan yang dilakukan tersebut sebagai upaya pencegahan terjadinya penyelewengan, penyalahgunaan dan korupsi anggaran dana Covid-19 di Kabupaten Mojokerto.

“Terkait pengawasan penyaluran, mulai dari APD, masker, hand sanitizer diawasi mulai dari Dinsos, BPBD dan Dinkes. Sampai saat ini belum ada pengaduan terkait dengan penyalahgunaan dana dari pemerintah mudah-mudahan tidak ada laporan,” ungkapnya, Selasa (19/5/2020).

Tim di Kejari Kabupaten Mojokerto sendiri ada tiga orang yang terlibat dalam pengawasan tersebut. Yakni Kepala, Kasi Intel dan Kasi Datun. Pihaknya juga sudah menyampaikan ke instansi terkait yang mempunyai pos di anggaran Covid-19 untuk jangan pernah bermain dengan anggaran Covid-19 tersebut.

“Jika memang melakukan kami akan tindak tegas. Kalau ada penyelewengan, masyarakat juga bisa langsung melapor dan kita kerjasama dengan Inspektorat yang juga sebagai pengawas selain Kejaksaan. Masyarakat bisa melapor ke kita melalui laporan dumas yang nantinya akan kita lanjutin,” katanya.

Kasi Intel menambahkan, untuk melakukan pelaporan, masyarakat bisa mengirim surat atau datang langsung ke Kejari Kabupaten Mojokerto. Namun yang penting harus ada bukti permulaan, yakni pelanggarannya apa.

Karena jika laporan masyarakat hanya lisan, tanpa ada bukti benar tidak, pihaknya tidak bisa memproses. “Identitas pelapor, tentu saja akan kita rahasiakan. Yang penting bukti pelanggarannya ada maka kita akan tindaklanjuti, jadi tidak asal lapor tanpa bukti awal. Karena anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Mojokerto cukup besar sekitar Rp 46,2 miliar yang terbagi di tiga dinas. Yakni Dinkes, Dinsos dan BPBD,” tegasnya.[tin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar