Hukum & Kriminal

Kejaksaan Negeri Jember Disomasi Warga

Kepala Kejaksaan Negeri Jember Prima Idwan Mariza

Jember (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, disomasi oleh Agus MM, pengamat kebijakan publik, karena dianggap terlalu mengintervensi persoalan pemerintah daerah setempat dalam persoalan penataan birokrasi sesuai Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK).

“Kami telah menganggap persoalan KSOTK tersebut sudah clear dan sah secara hukum. Oleh karenanya kami mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Jember, sesuai dengan tugas dan keweangan yang telah diatur secara tegas dan jelas dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia vide Pasal 30, untuk menenpatkan diri secara kelembagaan negara secara profesional, akuntabel serta bertanggung jawab, sebagaimana diberikan tugas dan kewenangan oleh konstitusi,” kata Agus dalam suratnya.

Surat somasi dilayangkan Agus, karena adanya pertemuan antara Bupati Faida, Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief, dan sejumlah pejabat dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Agus Taufikurrahman. Kepala Kejaksaan Negeri Jember Prima Idwan Mariza mengatakan, pemkab meminta opini hukum soal beberapa hal, salah satunya penataan KSOTK.

Muqiet sendiri kepada wartawan terang-terangan mengaku tertekan, karena dalam pertemuan itu dianggap bersalah telah mengembalikan jabatan 370 aparatur sipil negara ke posisi sebelum 3 Januari 2018.

“Dalam acara konsultasi itu, memang fokusnya pada KSOTK, yang secara aklamasi menurut saya, mereka semua mengatakan bahwa (langkah) saya melakukan pengembalian KSOTK 2016 itu adalah kesalahan fatal dan menabrak semua aturan. Termasuk (menabrak) Undang-Undang tentang Pemilu, yang itu bisa berujung pidana,” kata Muqiet.

Agus meyakini pelantikan dan pengangkatan kembali dalam jabatan sebagai tindaklanjut dari surat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri Nomor: 700/12429/SJ tertanggal 11 November 2019 itu telah melalui prosedur kelengkapan syarat formal dan material. Dengan demikian tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan.

Prima tak mau berkomentar banyak soal somasi tersebut. “Ya nanti dilihat. Tolong dong jangan ditambah-tambah keruh. Arahnya kok kejaksaan. Kita yang kedatangan, kok malah ke mana-mana,” katanya, Minggu (20/12/2020).

Sebelumnya, Prima membantah jika pihaknya ikut campur urusan internal Pemkab. Menurutnya, Bupati Faida, Muqiet, dan pejabat-pejabat pemkab tersebut berkonsultasi hukum tentang beberapa persoalan kepada jaksa sebagai pengacara negara, seperti masalah aset dan pengembalian jabatan sesuai Kedudukan Susunan dan Organisasi Tata Kerja (KSOTK). “Kami pengacara negara mereka. Ada MOU (Memorandum of Understanding). Mereka minta legal opinion,” katanya. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar