Hukum & Kriminal

Keberatan Ditetapkan Tersangka, Sekda Pemkab Gresik Lakukan Praperadilan

Penasehat Hukum Sekda Pemkab Gresik, Taufan Rezza, SH saat menunjukkan surat pendaftaran pra peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Gresik

Gresik (beritajatim.com) – Status sebagai tersangka yang dilayangkapan kepada Sekda Pemkab Gresik, Andhy Hendro Wijaya atau AHW oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, tampaknya tak diterima oleh yang bersangkutan. Atas keberatan itu, mantan Kadishub dan Kabag Humas Pemkab Gresik itu mengajukan gugatan praperadilan kepada kejaksaan dengan tembusan ke Kejati Jatim, serta Kejaksaan Agung (Kejagung). Pengajuan melalui penasehat hukumnya, Haryadi dan Taufan Rezza.

Seperti diberitakan, Andhy Hendro Wijaya telah ditetapkan sebagai tersangka terkait pengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) di BPPKAD Gresik yang dilakukan mantan Plt Muchtar.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Andhy Hendro Wijaya mangkir sebanyak empat kali guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Mengenai praperadilan ini penasehat hukum tersangka Taufan Rezza mengatakan, kedatangannya ke Pengadilan Negeri Gresik untuk mendaftarkan berkas pra peradilan yang dihadapi kliennya.

“Keputusan penetapan tersangka yang dilakukan Kejari Gresik terlalu terburu-buru. Sebab, klien kami belum pernah diperiksa sebagai saksi,” ujarnya, Kamis (24/10/2019).

Saat ditanya mengenai tersangka yang mangkir sebanyak empat kali sewaktu dipanggil oleh penyidik kejaksaan. Dijelaskan Taufan Rezza, sewaktu dikonfirmasi ke keluarganya belum pernah menerima surat panggilan dari kejaksaan.

“Sewaktu kami konfirmasi ke keluarganya belum pernah ada surat panggilan dari kejaksaan,” ungkapnya.

Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Gresik, Herdiyanto Sutantyo mengatakan, memang ada surat pra peradilan atas nama Andhy Hendro Wijaya dan saat ini sudah dipimpinan sedang dipelajari.

“Surat pra peradilannya sudah masuk dan sudah di meja pimpinan,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gresik, Pandoe Pramoekartika menyatakan praperadilan yang dilakukan oleh tersangka Sekda Pemkab Gresik akan dihadapi di pengadilan.

“Penetapan tersangka yang kita lakukan sesuai dengan prosedural yang diatur dalam undang-undang. Dengan adanya dua alat bukti yakni saksi dan barang bukti serta adanya perintah dari hakim tipikor agar petugas yang berwenang melakukan pengembangan pada perkara potongan jasa insentif pegawai BPPKAD gresik dengan terdakwa M. Muchtar,” pungkasnya. [dny/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar