Hukum & Kriminal

Kasus Wakil Ketua DPR Segera Disidangkan

Foto dokumentasi KPK

Jakarta (beritajatim.com) – Hari ini, Kamis 14 Maret 2019, Penuntut Umum KPK telah melimpahkan Dakwaan dan Berkas Perkara atas nama terdakwa Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR-RI ke PN Semarang.

“Berikutnya jadwal sidang dan majelis hakim akan ditentukan oleh pihak PN Semarang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (14/3/2019).

Dia menambahkan, secara paralel juga dilakukan pemindahan penahanan terhadap terdakwa di Rutan Polda Jawa Tengah untuk menunggu jadwal persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Semarang. Tim membawa terdakwa pk.06.30 dan sampai di Rutan Polda sekitar Pk.11.00 WIB.

“Terkait dengan pakaian selama di rutan, hal tersebut menyesuaikan dengan aturan Rutan setempat,” ujar Febri.

Seperti diketahui, KPK langsung menahan Taufik usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada Jumat, 2 November 2018 lalu. Dia ditahan di rutan cabang KPK di kantor KPK Kav. C-1.

Sebelumnya, Taufik tidak memenuhi pada dua kali panggilan penyidik KPK pada 25 Oktober dan 1 November 2018.

Penyidikan terhadap Taufik dilakukan setelah didapatkan bukti permulaan yang cukup setelah proses Penyelidikan dilakukan sejak Agustus 2018. Dalam proses penyelidikan tersebut, Taufik Kurniawan telah dimintakan keterangan pada tanggal 5 September 2018 di gedung KPK. Untuk kepentingan Penyidikan, dilakukan pelarangan ke luar negeri (pencegahan) terhadap Taufik selama 6 bulan ke depan terhitung mulai Jumat, 26 Oktober 2018.

Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK telah mengirimkan pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) pada tersangka sebelum 3 hari setelah penyidikan dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2018.

Taufik Kurniawan diduga menerima sebesar Rp. 3, 65 miliar dari Bupati Kebumen Muhamad Yahya Fuad terkait pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kab Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan Rp93,37 Miliar yang direncanakan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kebumen.

Atas perbuatannya tersebut, Taufik disangkakan melanggar pasal12 huruf a atau pasal 12 huruf i atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. [hen/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar