Hukum & Kriminal

Kasus Sengketa Tanah Darmo Surabaya, Kuasa Hukum Minta Perlindungan Presiden

Surabaya (beritajatim.com) – Johanes Dipa Widjaja kuasa hukum Mulyo Hadi terus berjuang meminta keadilan. Selain melapor ke Propam Polda Jatim, Pengacara sekaligus kurator ini meminta Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan laporan yang sebelumnya dilayangkan Lim Tji Tiong  atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum aparat.

Dijelaskan Johanes, saat itu ada sejumlah orang melakukan main hakim sendiri berupa penganiayaan anak dan perusakan disertai pengusiran di lokasi objek sengketa di Puncak Permai III yang dilakukan oleh sekitar 200 orang.

“Apalagi berdasakan keterangan yang saya peroleh pada saat kejadian ada oknum aparat yang membiarkan dan atas hal tersebut telah dilaporkan oleh klien sy ke propam polda,” ujar Johanes usai sidang gugatan perdata perkara 374/Pdt.G/2021/PN. SBY Mulya Hadi melawan WH di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

“Kami mohon Presiden memberikan atensi atau perhatian terhadap perkara ini, karena ada dugaan abuse of power dan pelecehan terhadap institusi peradilan. Terlebih lagi atas kejadian tersebut diduga telah menimbulkan korban yaitu pengacara yang lama (Lim Tji Tiong) meninggal dunia karena covid yang diduga terpapar pada saat kejadian tersebut,” ujar Johanes.Pada saat kejadian yakni tanggal 9 Juli 2021 lalu. Saat itu datang awalnya 50 orang yang diduga sekelompok preman dan kemudian sekitar pukul 21.30 Wib tiba-tiba datang tambahan massa sekitar 150 orang melakukan tindakan beringas dengan melakukan penyerangan, penganiayaan dan pengusiran para ahli waris dari lokasi tanah sengketa bahkan ada yang merampas HP.

Selain itu juga mencopot dan merusak papan nama yang dipasang oleh ahli waris. Dan hal itu juga diketahui oleh oknum aparat kepolisian.

“Sayangnya, ada oknum aparat mengetahui hal itu tapi melakukan pembiaran. Terlebih lagi, saat itu masih dalam masa PPKM darurat, tapi dengan sangat berani melakukan penyerbuan seakan-akan kebal hukum,” lanjutnya.

Johanes Dipa berharap, semoga perkara ini dapat menjadi pelajaran dan contoh bahwa tidak ada yang kebal hukum sekalipun itu orang ternama.

Johanes Dipa menambahkan, sebenarnya perkara ini sangat terang benderang. Bagaimana bisa SHGB tertulis di kelurahan Pradah Kalikendal tapi menunjuk lokasi di Lontar.

“ Saya juga mendapat informasi adanya dugaan oknum BPN yang menyarankan untuk keperluan pengukuran perpanjangan SHGBnya yang akan berakhir,” tutupnya.

Sebelumnya, Kabid Propam Polda Jatim Polda Jatim Kombes Taufik Herdiansyah menyatakan kasus ini dilaporkan pada 15 Juli 2021 lalu. “ Suratnya masuk 15 Juli 2021,” ujar Taufik dalam pesan whatsaapnya.

Lebih lanjut Taufik menyatakan, kasus ini masih dalam penyelidikan Subbidpaminal Polda Jatim. Hal itu juga tertera dalam Surat Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SPHPP2-1) dengan tertanda Kasubbagyanduan Kompol Erika Lensiana.

Sementara Adidhrama Wicaksono selaku kuasa hukum dari WH menyatakan bahwa kliennya merupakan pemilik sah atas objek tanah seluas 6.850 meter persegi tersebut. Objek tanah itu dibeli dari PT Darmo Permai berdasarkan akta jual beli yang dilakukan pada tahun 1995.

“Sehingga sertifikat tersebut telah beralih dari PT Darmo Permai kepada klien kami dengan cara yang sah secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Setelah terjadi jual beli, ungkap Adi, objek tanah itu langsung dikuasai WH, dengan membuat pagar tembok diatas tanah tersebut. Namun pada 2016,  ada pihak yang tidak bertanggung jawab menjual objek tanah itu melalui iklan surat kabar.

“Atas peristiwa itu, klien kami memasang plang yang bertujuan agar menghindari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam upayanya menjual tanah klien kami tanpa hak,” ungkapnya. [uci/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar