Iklan Banner Sukun
Hukum & Kriminal

Kasus Santri Gontor Meninggal, Pakar Hukum Pidana Unair Soroti Perjanjian Saat Pendaftaran

Polisi saat tiba di komplek lingkungan Pondok Gontor. (Foto/Endra Dwiono)

Surabaya (beritajatim.com) – Kasus meninggalnya santri Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Gontor mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Tidak ketinggalan dari kalangan akademisi.

Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), Brahma Astagiri menyoroti surat pernyataan yang wajib ditandatangani orangtua calon santri Pondok Modern Darussalam Gontor saat pendaftaran.

Dalam surat perjanjian itu tertulis apabila terjadi sesuatu di Ponpes Gontor, maka orangtua calon santri tidak diperbolehkan melibatkan pihak luar. Brahma mengaitkan hal ini dengan kasus meninggalnya MA akibat penganiayaan oleh santri senior.

Menurut Brahma, meski surat perjanjian itu bermeterai dan ditandatangani namun jika terjadi sesuatu maka tetap harus melapor kepada polisi. Kemudian, polisi akan melakukan penyelidikan apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak.

Setelah penyelidikan, apabila polisi yakin ada tindak pidana, maka akan ditingkatkan menjadi penyidikan.

“Menurut Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek, perjanjian tidak boleh memuat hal yang bertentangan dengan undang-undang dan juga hak-hak konstitusi masyarakat. Artinya, perjanjian tidak boleh membatasi hak orang tua korban untuk melaporkan kematian anaknya kepada aparat yang berwenang,” ujar Brahma, Senin (19/9/2022).

Brahma menjelaskan, untuk kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa seperti ini sulit untuk dilakukan restorative justice. Restorative justice sendiri, kata dia, adalah salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan korban dan pelaku.

“Di sini kan korban sudah meninggal. Orangtua korban hanya bertindak sebagai pihak ketiga,” katanya.

Brahma menerangkan, restorative justice memiliki sejumlah syarat materiil yang harus terpenuhi. Seperti kasusnya tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat.

Namun, ucapnya, kasus penganiayaan tersebut jelas menyebabkan keributan di masyarakat. Selain itu, restorative justice juga harus tidak berdampak konflik sosial.

Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum, serta memiliki prinsip pembatas.

“Salah satu pelakunya ada yang sudah berusia 18 tahun. Kalau kedua pelaku sama-sama di bawah umur, masih ada chance untuk dilakukan restorative justice. Tetapi, kita harus melihat juga apakah kesalahan pelaku termasuk kesalahan fatal atau tidak. Kalau kesalahannya ringan masih dimungkinkan restorative justice,” tuturnya.

Brahma menegaskan, esensi dari restorative justice adalah hasil akhirnya harus memperbaiki kondisi korban dan pelaku. Ia juga menyampaikan, untuk kasus-kasus ringan seperti pencurian dan perkelahian memang bisa diselesaikan secara internal

Tetapi untuk kasus penganiayaan yang sampai mengakibatkan kematian seperti ini harus melibatkan pihak kepolisian agar bisa diinvestigasi lebih lanjut.

“Kalau sampai kasusnya ditutup-tutupi (oleh Ponpes Gontor), itu bisa termasuk menghambat penyidikan dan penyelidikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Brahma berpesan agar kasus ini dijadikan pelajaran bagi pondok-pondok pesantren di luar sana agar memahami hukum dengan baik supaya kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali.

“Budaya penganiayaan seperti ini harus dihentikan demi kebaikan bersama,” pungkasnya. [ipl/beq]

Apa Reaksi Anda?

Komentar