Hukum & Kriminal

Kasus Salah Transfer, Ini Fakta-fakta ke Proses Hukum

Foto: ilustrasi

Jakarta (beritajatim.com) – Kejadian salah transfer pada BCA Citraland yang berujung pada laporan kepolisian sebenarnya telah berlangsung lebih dari setahun. Tanpa adanya itikad baik dari AP, kasus tersebut akhirnya ditingkatkan menjadi laporan kepolisian. Simak fakta-faka dari kejadian salah transfer ini, sebelum akhirnya berujung ke proses hukum.

Tidak Ada Itikad Baik, Mediasi lebih dari setahun

Terhadap kejadian salah transfer tersebut, pihak perbankan telah melayangkan dua kali surat pemberitahuan kepada nasabah bersangkutan yang menyatakan bahwa telah terjadi salah transfer dan meminta nasabah mengembalikan dana tersebut sejak Maret 2020.

Karyawati Purnabakti (pensiun), yang saat itu masih bertugas di BCA Citraland proaktif mendekati nasabah untuk mendorong itikad baik nasabah menyelesaikan permasalahan ini. Penyelesaian masalah ternyata berlarut karena nasabah tidak menunjukkan itikad baik, walaupun sudah dilakukan mediasi bersama pihak kepolisian.

Belum ada pengembalian dana dari nasabah

Sejak pemberitahuan kepada nasabah pada Maret 2020 hingga kini, belum ada pengembalian dana sama sekali dari pihak nasabah. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, dalam keterangan persnya kepada salah satu stasiun televisi, respon dari nasabah menyatakan bahwa dana tersebut merupakan fee hasil penjualan mobil.

Dilaporkan karyawati purnabakti

Laporan terhadap AP kepada pihak kepolisian dilakukan oleh karyawati purnabakti, yang pada saat laporan dilakukan, sudah tidak lagi bekerja di BCA.

Laporan polisi tersebut dilakukan dengan kesadaran sendiri, terdorong oleh tanggung jawab moril karyawati purnabakti tersebut untuk menyelesaikan permasalahan salah transfer. Sebelum purnabakti sesuai dengan masa usia kerja pensiun sebagaimana diatur dalam ketentuan, dengan itikad baik karyawati tersebut sudah mengganti dana salah transfer tersebut.

Ditingkatkan ke proses hukum

Karena tidak ada kejelasan penyelesaian dari proses mediasi, laporan polisi akhirnya ditingkatkan ke proses hukum lebih lanjut hingga kasus ini bergulir sampai kini. Proses hukum tersebut didasarkan pada Pasal 85 UU No 3/2011 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pihak perbankan hormati proses hukum berjalan

Pihak perbankan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Dapat kami sampaikan bahwa kasus tersebut sedang dalam proses hukum dan BCA tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. BCA sebagai lembaga perbankan telah menjalankan operasional perbankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” urai Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA, Hera F Haryn dalam keterangannya media, Selasa (2/3/2021). (ted)



Apa Reaksi Anda?

Komentar