Hukum & Kriminal

Kasus Perkosaan Santri, Polisi Dituding Mengulur Waktu

foto/ilustrasi

Jombang (beritajatim.com) – Masih ingat kasus dugaan perkosaan yang dilakukan anak seorang kiai di Jombang, MSA, terhadap santrinya? Hingga satu tahun, kasus tersebut belum ada perkembangan. Bahkan cenderung jalan di tempat.

Atas kondisi itu, Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual mendesak Polda Jatim segera melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa sebelum tepat satu tahun perkara ini dilaporkan, yakni 29 Oktober 2020. Aliansi yang beranggotakan aktivis itu juga meminta agar polisi segera menyerahkan tersangka kepada kejaksaan.

“Kami mendesak Polda Jatim segera menuntaskan penyidikan perkara ini secara profesional, transparan dan akuntabel sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,” kata Ana Abdillah, juru bicara Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual melalui siaran persnya, Selasa (27/10/2020).

Ana juga menyatakan bahwa polisi harus mempertimbangkan posisi rentan korban sebagai perempuan serta trauma yang dialami korban. “Kami mendesak agar polisi menerapkan ancaman hukuman maksimal Pasal 285 KUHP, Jo Pasal 286 KUHP Jo Pasal 294 ayat (2) KUHP. Juga melibatkan secara penuh orangtua, kuasa hukum, dan pendamping sosial korban,” sambungnya.

Dijelaskan Ana, kasus dugaan perkosaan itu dilaporkan sejak 29 Oktober 2019 dengan nomor: No LPB/392/X/RES/1.24/2019/JATIM/RESJBG. Namun semakin hari, penangannya berjalan semakin melamban bahkan berpotensi mereviktimisasi korban dalam prosedur hukum yang tidak berkeadilan gender.

Polda Jatim, menurut Ana, terkesan mengulur-ulur waktu, dengan berbagai macam alasan, salah satunya situasi pandemi covid-19. Dengan semakin molornya proses penyidikan, dikhawatirkan tersangka melarikan diri dan merusak barang bukti.

Selain itu juga mengulangi tindak pidana, termasuk melakukan intimidasi kepada korban dalam proses penyidikan perkara ini oleh pihak yang tidak dikenali untuk meminta penyelesaian kasus di luar jalur hukum.

Sementara situasi timpang dijalani oleh tersangka, yakni terus mendapat perlakuan khusus dengan pemakluman yang cenderung mengistimewakan pelaku dalam prosedur pemeriksaannya. Mulai tahap pemeriksaan di Polres Jombang hingga pasca pelimpahan kasus di Polda Jatim.

“Melemahnya komitmen dan ketidakseriusan penyidik Polda Jatim untuk segera mengambil langkah hukum penyelesaian kasus dibuktikan 2 kali kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akhirnya dikembalikan (P-19) dengan alasan tidak terpenuhinya syarat materil dan Formil yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU),” urainya.

Bahkan, lanjut Ana, audiensi Tim Kuasa Hukum beriringan dengan masa unjuk rasa di depan Polda Jatim memunculkan statemen perwakilan Polda Jatim yang mengatakan jika butuh pendekatan humanis untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.

“Namun jika direfleksikan dalam tahapan prosedur hukum selama satu tahun ke belakang sangat memberatkan situasi korban, yang tentu berdampak pada kondisi psikologis yang dialaminya,” katanya.

Seperti diberitakan, pada Selasa (29/10/2020), seorang putra kiai di Jombang berinisial MSA dilaporkan oleh NA, salah satu santri perempuan asal Jawa Tengah karena kasus pencabulan. MSA pun ditetapkan sebagai tersangka pada 12 November 2019 oleh Polres Jombang.

Namun, selepas dua kali dilayangkan panggilan, tersangka tak juga memenuhi panggilan penyidik. Upaya paksa untuk menghadirkan MSA tak dilakukan polisi. Polres Jombang justru melimpahkan kasus ini ke Polda Jatim sejak 15 Januari 2020. [suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar