Hukum & Kriminal

Kasus Lelang Aset Rumah Mewah, PN Malang Diadukan ke KPK

Malang (beritajatim.com) – Tim Kuasa Hukum Valentina warga Perumahan Pahlawan Trip, kawasan Jalan Ijen Kota Malang, Gunadi Handoko mengadukan Pengadilan Negeri Malang ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus lelang 34 aset yang diklaim milik Valentina karena dianggap cacat hukum.

Aset itu diperkirakan bernilai Rp40 miliar lebih, berupa rumah, tanah dan ruko. Dari total 34 itu, 4 rumah diklaim milik klien Gunadi Handoko. Sedangkan puluhan aset lainnya sudah berada di pihak ketiga atau bukan milik Valentina dan Hardi Soetanto (mantan suami). Keduanya resmi bercerai pada 2013.

Adapun, keempat rumah tersebut berlokasi di Perumahan Pahlawan Trip, Malang. Rumah pertama dengan SHGB No.414, luas 677 meter persegi dan dilelang dengan harga Rp 9,2 miliar. Sedang tiga rumah yang dilelang dengan harga masing-masing Rp 7,1 miliar yakni SHM No.1232, luas 634 meter persegi, SHM No.1234, luas 635 meter persegi serta terakhir, SHM No.1233, luas 636 meter persegi.

“Kami adukan ke Bawas MA dan KPK. Lelang ini tidak pernah diberitahukan ke kami. Apalagi dalam amar putusan tidak ada rincian harta bersama. Juga tidak ada perintah diktum dari Mahkamah Agung untuk dilelang,” kata Gunadi, Rabu (12/6/2019).

Gunadi mengatakan PN Malang tidak pernah melakukan penilaian atau appraisal atas barang yang akan di eksekusi. Dia menilai PN Malang telah melampaui kewenangannya selaku penerima permintaan bantuan dari PN Tuban karena terlalu aktif meminta rincian aset dan menerbitkan dua surat penetapan sendiri.

Surat itu dianggap menyimpang dari isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 598/PK/Pdt/2016 dan Permohonan bantuan dari PN Tuban yang dituangan dalam penetapannya. PN Malang juga tidak pernah melayangkan teguran atau anmaaning terkait eksekusi. Bahkan tidak pernah melakukan sita eksekusi.

“Dari sini ini sudah cacat hukum. Dalam proses lelang juga tidak dicantumkan SKPT dan sertifikat sehingga merugikan masyarakat atau pembeli. Lelang bila diteruskan, maka yang dirugikan masyarakat. Sebelum dilelang harusnya ada sita jaminan,” papar Gunadi.

Sementara itu, Humas PN Malang Djuanto membantah tidak melakukan proses lelang sesuai prosedur. Menurutnya, eksekusi atau lelang dilakukan karena tidak mau membagi harta bersama sehingga muncullah putusan sita marital hingga proses lelang. Katanya, harta gono-gini itu semuanya bakal dilelang.

“Sesuai putusan PN Tuban itu dinyatakan harta bersama atau gono-gini. Hartanya banyak sekali diantaranya 4 rumah itu. Eksekusi delegasi dari PN Tuban. Kami hanya melaksanakan saja. PN Tuban minta bantuan ke PN Malang karena objek ada di wilayah hukum PN Malang,” papar Djuanto.

Djuanto mengungkapkan, Valentina pernah melakukan perlawanan hukum di PN Malang hingga Pengadilan Tinggi namun semuanya ditolak. Setelah putusan pengadilan untuk membagi harta itu sangat susah sehingga mekanismenya melalui lelang.

‚ÄúValentina menolak itu bukan harta gono gini, melainkan asetnya sendiri dengan suaminya terdahulu. Tapi ditolak menurut PN Tuban itu harta gono-gini. Ini dieksekusi karena Valentina tidak mau membagi hartanya kemudian sita marital selanjutnya pelaksanaan lelang, nanti hasil lelang akan dibagikan,” tandasnya. [luc/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar