Hukum & Kriminal

Kasus Kekerasan Perempuan di Jombang Meningkat

Direktur WCC Jombang Palupi Pusporini saat launching Catahu 2019, Kamis (9/1/2020). [Foto/Yusuf Wibisono]

Jombang (beritajatim.com) – Kasus kekerasan terhadap perempuan di Jombang mengalami peningkatan dari 2018 ke 2019. Data tersebut berdasarkan catatan kasus yang ada di Women’s Crisis Center (WCC) Jombang, saat laucnhing Catatan Tahunan (Catahu) 2019, Kamis (9/1/2020).

Pada 2019, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Jombang mencapai 82 kasus. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun 2018 yang hanya 80 kasus. Dari 82 kasus kekerasan terhadap perempuan ini terbagi lagi menjadi beberapa macam kasus kekerasan dan jumlahnya juga cukup tinggi.

Yaitu, 39 kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), tiga kasus kekerasan terhadap anak (KTA), dan 36 kasus kekerasan terhadap Istri (KTI). “Selain kekerasan terhadap perempuan, juga tercatat kasus kekerasan seksual yang jumlahnya signifikan. Yakni tercatat 43 kasus kekerasan seksual,” kata Direktur WCC Jombang Palupi Pusporini.

Jumlah itu, lanjut Palupi, termasuk di dalamnya adalah 19 kasus perkosaan, 7 kasus pelecehan seksual dan 17 kasus kekerasan dalam pacaran (KDP). Masih tingginya kasus kekerasan kepada perempuan dan catatan refleksi penanganan sepanjang 2019, disimpulkan oleh WCC, kondisi situasi penanganan korban kekerasan belum membaik.

Hal itu dipicu beberapa hal. Antara lain, belum terpenuhinya akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan, belum diterapkannya UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Perlinduangan Anak secara optimal.

“Juga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang gagal disahkan, terlalu banyaknya hambatan dalam pelaksanaan sistem koordinasi dan sinergitas antarstakeholder,” jelas Palupi.

Mengingat Kabupaten Jombang rawan kekerasan terhadap perempuan, WCC menuntut pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum serta pihak terkait untuk merespons.

“Kami harap, bisa memaksimalkan pemenuhan hak-hak korban sebagaimana dijamin konstitusi maupun UU, menegakkan implememtasi UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak, melibatkan perempuan dalam setiap program pembangunan nasional, mendukung disahkannya Rancangan UU PKS,” pungkas alumnus Fakultas Hukum Undar Jombang ini. [suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar