Hukum & Kriminal

Kanwil DJP Jawa Timur II

Kasus Faktur Pajak Fiktif, 2 Tersangka Diserahkan ke Kejari Sidoarjo

Sidoarjo (beritajatim.com) – Kanwil DJP Jawa Timur II dan Tim Penyidik Pajak Kanwil DJP Jawa Timur II menyerahkan dua orang tersangka dugaan penggunaan faktur pajak fiktif ke Kejari Sidoarjo, Rabu (29/1/2020).

Dua tersangka itu terdiri dari TH alias G selaku Direktur CV. DJT dan TS selaku orang yang diduga kuat turut serta membantu tindak pidana di bidang perpajakan. Penyerahan dua tersangka tersebut juga disertai dengan penyerahan barang bukti.

Tersangka TH alias G diduga kuat telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yang dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menyampaikan SPT Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Sedangkan TS sebagai pihak yang mencarikan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang digunakan sebagai kredit pajak pada SPT Masa PPN CV. DJT dan membuat laporan SPT Masa PPN CV. DJT, dalam kurun waktu Januari 2010 sampai dengan Desember 2011.

CV. DJT beralamat di Desa Kludan Kec. Tanggulangin, dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka TH alias G dan TS melalui CV. DJT berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo.

“Kami (Kanwil DPJ Jatim II) melalui Korwas PPNS Kapolda Jatim menyerahkan dua tersangka yakni TH alias G dan TS ke JPU Kejari Sidoarjo agar perkara tindak pidana perpajakan ini segera disidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo,” kata Kepala Kanwil DJP Jatim II, Lusiani.

Ia merinci, akibat perbuatan kedua tersangka tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan sekurang-kurangnya yaitu sebesar Rp. 227.833.164,00.

“Perbuatan tersangka TH alias G dan TS tersebut melanggar Pasal 39A huruf a jo. Pasal 39 ayat (1) huruf d jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar,” tegasnya. [isa/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar