Hukum & Kriminal

Kasasi Ditolak, Kejari Kabupaten Mojokerto Eksekusi Mantan Kades Sambilawang

Mantan Kades Sambilawang saat dibawa ke mobil Kejari Kabupaten Mojokerto. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto mengeksekusi mantan Kepala Desa (Kades) Sambilawang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. Terpidana Suntoro (43) dieksekusi setelah kasasi ditolak Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) .

Terpidana terjerat kasus tindak pidana korupsi dana bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAD) tahun 2009 sebesar Rp100 juta. Dalam amar putusan MA RI nomor 2414K/PID.SUS/2018 tanggal 20 Desember 2018, permohonan kasasi terdakwa.

Usai menjalani pemeriksaan di ruang Pidsus Kejari Kabupaten Mojokerto lantai II, terpidana langsung digelandang ke mobil Kejari Kabupaten Mojokerto. Terpidana dibawa ke Lembaga Kemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Mojokerto di Jalan Taman Siswa Kota Mojokerto.

Kepala Seksi Pidana Khusus ( Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Mojokerto, Agus Haryono mengatakan, Kejari Kabupaten Mojokerto melaksanakan putusan MA RI terkait dengan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam kegiatan PUAP tahun 2009.

“Yang dilakukan terpidana mantan Kades Sambilawang, Kecamatan Dlanggu, Suntoro berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada hari ini, kita laksanakan eksekusi pidana badan terdakwa tersebut,” ungkapnya, Senin (25/11/2019).

Masih Kasi Pidsus, putusan baru diterima sehingga Kejari Kabupaten Mojokerto baru bisa melakukan eksekusi terhadap terpidana. Meski putusan MA RI tanggal 20 Desember 2018, namun Kejari Kabupaten Mojokerto baru menerima pada, Jumat (22/11/2019) pekan lalu.

“Jumat kemarin kita terima, itupun berdasarkan email. Hari ini, baru dapat rules penyampaian kepada terpidana. Begitu dapat informasi, kemarin malam kita langsung laksanakan eksekusi terhadap terpidana. Bantuan itu sebesar Rp100 juta, kerugian negara sebesar Rp60 juta,” katanya.

Kasi Pidsus menjelaskan, modus yang digunakan terpidana yakni dana tersebut kegiatan yang digunakan untuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), namun oleh terpidana tidak diserahkan ke Gapoktan. Namun digunakan untuk kepentingan terpidana sendiri.

“Dana tersebut dari Dinas Pertanian. Dikembalikan. Uang sempat dijadikan barang bukti sebesar Rp60 juta. Berdasarkan putusan pengadilan, uang diserahkan kepada kas negara melalui Dinas Pertanian. Uang saat ini, ada di rekening penampungan kita,” jelasnya. [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar