Hukum & Kriminal

Kanwil Kemenkumham Jatim Bentuk Satops Korwil Malang Layaknya Polisi Militer

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Krismono membentuk Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan.

Malang (beritajatim.com) – Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Krismono membentuk Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal) Korwil Malang, Kamis (11/2/2021). Tugas Satops Patnal ini layaknya Polisi Militer.

Mereka bertugas melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan. Diantaranya, pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas. Selain Satops Patnal, bertugas menjamin dan meningkatkan ketertiban serta keselamatan, keamanan di lapas dan rutan.

“Seperti Polisi Militer. Tugasnya adalah mengamankan, merencanakan, dan membina. Disamping itu mereka juga akan bertugas membersihkan barang – barang terlarang yang ada di lapas dan rutan. Dan nanti mereka (Satops Patnal) akan bertanggung jawab secara langsung di bawah Kanwil,” kata Krismono.

Krismono mengatakan, ke depan Satops Patnal akan dibentuk di seluruh wilayah Jawa Timur. Rencananya, Satops Patnal akan ditempatkan di 52 Satuan kerja di Jawa Timur. Pembentukan Satops Patnal merupakan bagian dari target kinerja Kanwil Kemenkumham Jatim di tahun 2021.

“Dengan perincian, 39 Satker adalah lapas dan rutan, sedangkan sisanya adalah Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Kami berharap dengan kehadiran Satops Patnal, seluruh lapas dan rutan bersih dari Halinar (HP, Pungli, dan Narkoba),” ujar Krismono.

Sementara itu Kasatgas Satops Patnal Korwil Malang, Anak Agung Gede Krisna mengatakan dalam setiap Satker, ada sebanyak lima orang pegawai terbaik yang direkrut menjadi anggota Satops Patnal. Alasan dipilihnya pegawai terbaik. Sebab, tugas lainnya adalah mengawasi semua lini. Tidak hanya warga binaan tetapi juga mengawasi petugasnya.

“Bila ditemukan adanya petugas yang melanggar, maka akan dilakukan pemeriksaan awal Kalau pelanggarannya melanggar kode etik, maka akan diselesaikan oleh majelis kode etik. Bila pelanggarannya terkait dengan PP No 53 Tahun 2010, maka inspektorat yang melakukan pemeriksaan. Tetapi bila pelanggarannya memiliki indikasi pidana, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh polisi,” tandasnya. [luc/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar