Hukum & Kriminal

Kajari Malang Ambil Langkah Preventif soal Sengketa Lahan PTPN XII di Tegalrejo

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Edi Handoyo. Foto : Brama Yoga/Beritajatim.com.

Malang (beritajatim.com) – Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Edi Handoyo memastikan, penyuluhan hukum bagi warga Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Selasa (23/3/2021) lalu, bertujuan agar frame masalah sengketa tanah ditempat itu, tidak berlarut-larut.

Penyuluhan hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, sebagai bentuk bakti pelaksanaan tugas penegak hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Konflik Tanah antara sekelompok masyarakat Desa Tegalrejo dengan PT Perkebunan Nusantara XII, bermula sejak tahun 2016 hingga kini. Di satu sisi, masyarakat mengaku bahwa mereka berhak atas tanah hasil redistribusi dan
berasumsi PT Perkebunan Nusantara XII, belum melakukan redistribusi tanah diatas HGU Nomor 2/Tegalrejo milik PT Perkebunan Nusantara XII, sehingga sampai dengan saat ini, masyarakat merasa berhak melakukan pendudukan dan penggarapan diatas areal tanah tersebut.

Sesuai fakta PT Perkebunan Nusantara XII telah melaksanakan redistribusi tanah sebagaimana diamanatkan dalam SK Gubernur Jatim No DA/218/SK/MH/1980SK, SK Menteri Agraria no. 3-VIII-1996 dan SK Menteri Agraria no 4-VIII-1996. Yaitu dari luasan aset perkebunan yang sebelumnya seluas 2.370,22 Ha kemudian dikeluarkan untuk masyarakat seluas 1048,700 Ha untuk 1551 KK. Dan sisa area HGU saat ini adalah seluas 1.321,3520 Ha dengan dasar hukum Sertifikat HGU nomor 2/Desa Tegalrejo atas nama PT Perkebunan Nusantara XII yang sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Atas konflik tanah tersebut, Kejaksaan Negeri bersama Forkopimda Kabupaten Malang, merasa perlu menjadi penengah dan menyelesaikan konflik tanah tersebut dengan melakukan penyuluhan hukum berdasar analisa hukum yang telah dilakukan sesuai fakta-fakta yang ada.

“Penyuluhan hukum kami berikan agar masyarakat Tegalrejo tidak salah langkah dalam menentukan langkah. Sebenarnya tanah redistribusi mereka itu posisinya dimana, sehingga kami memanggil BPN untuk melakukan pengecekan sesuai titik koordinat,” ungkap Edi Handoyo, Kamis (25/3/2021).

Kata Edi, titik koordinat tidak mungkin akan berubah. Namun demikian, apabila titik koordinat yang ditunjuk di kerjakan orang lain, itu artinya bukan permasalahan dari PTPN XII.

“Intinya dalam penyuluhan hukum kemarin kami ingin menegakkan hukum dengan cara preventif, dengan cara pencegahan. Sehingga masyarakat itu paham. Oh ini ta tanah saya, tanah saya tidak disini. Tapi disebelah sana, semua ada sertifikatnya, semua ada bukti tertulisnya,” tegas Edi.

Edi melanjutkan, Kejaksaan melangkah sesuai koridor hukum dan bukti formal. “Percuma juga masyarakat menggugat PTPN XII terus kalau bukti formalnya tidak punya. Disinilah masalahnya, kasihan nanti,” ujarnya.

Masih kata Edi, terkait luas tanah yang disengketakan, tidak semuanya memang disengketakan. “Kalau kami lihat akhir-akhir ini di pengadilan, memang tidak semua disengketakan. Tapi misalnya dua sertifikat. Kalau kalah, besok maju lagi. Jadi ini terus menerus digulirkan seolah-olah tidak selesai. Padahal ya gak mungkin menang juga sih masyarakat. Dalam artian, sertifikat memang tidak menunjuk ke lahan dari pada PTPN XII,” bebernya.

Edi menambahkan, dengan seluruh permasalahan itu, masyarakat beranggapan mengerjakan lahan yang dimiliki diareal lahan PTPN XII. “Padahal lahan yang sudah di redistribusi ini semuanya berada diluar hak guna usaha (HGU 2) atau milik PTPN XII tersebut,” Edi mengakhiri. (yog/kun)


Apa Reaksi Anda?

Komentar