Hukum & Kriminal

Kajari Bojonegoro: Potensi Korupsi Keuangan Desa Semakin Besar

Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Sutikno

Bojonegoro (beritajatim.com) – Banyaknya distribusi anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah kepada pemerintahan desa harus diimbangi dengan pengetahuan atau pengelolaan keuangan dan kebijakan yang sesuai peraturan kepada pejabat desa.

Untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan, maupun indikasi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro bekerjasama dengan stakeholder melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada pemerintah desa dalam mengelola anggaaran yang benar.

“Kejaksaan telah bekerjasama dengan Inspektorat untuk memberikan sosialisasi pengelolaan keuangan desa. Agar banyaknya distribusi anggaran dari pusat ke desa yang seharusnya bisa mempercepat pembangunan ini jangan salah dalam pemanfaatannya,” kata Kepala Kejari Bojonegoro Sutikno, Rabu (3/3/2021).

Seperti kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro, mantan Kepala Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro inisial IM. Mantan Kades periode 2014-2020 itu kini mendekam di ruang tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro.

Dalam penyidikan kasus dugaan korupsi itu, penyidik menemukan jumlah kerugian negara mencapai Rp644 juta lebih. Anggaran yang berasal dari Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Desa tersebut seharusnya digunakan dalam pembangunan fisik dengan harapan berdampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sekarang masih fokus satu tersangka, untuk penambahan tersangka baru kita bisa lihat dari perkembangan pemeriksaan atau dalam proses persidangan nanti,” pungkasnya.

Untuk diketahui, akibat perbuatannya, tersangka diancam Pasal 2 dan atau 3 Undang-undang nomo 31 tahun 1999 yang telah disempurnakan sebagaimana Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. [lus/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar