Hukum & Kriminal

Kades Jambean Somasi PG Ngadirejo Kediri

Kediri (beritajatim.com) – H. Hari Amin, Kepala Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri mensomasi Pabrik Gula (PG) Ngadirejo. Hari menuntut pembayaran ganti rugi pembangunan pipa yang berada di atas tanah miliknya sebesar Rp 3 miliar.

“Saat ini kita menunggu jawaban Somasi ketiga sampai batas waktu hari ketujuh pada Jumat (26/6/2020) depan,” ujar H. Hari Amin. Bila somasi ketiga diabaikan, pihaknya terpaksa menempuh jalur hukum, baik pidana maupun Perdata.

Hari menjelaskan, bangunan pipa milik pabrik tersebut berada diatas tanah miliknya. Pipa berdiameter 50-an centimeter dengan panjang 153 meter itu telah dibangun sejak 1971 silam. Hari mengaku, tidak pernah menerima ganti rugi maupun kompensasi.

“Sejak berdirinya pipa ini saya tidak pernah mendapat kompensasi apapun. Pipa ini sudah melintas di lahan saya sepanjang 153 meter,” jelasnya.

April lalu PG Ngadirejo meminta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) asal Jakarta untuk menilai harga pasar. Penilaian tersebut bertujuan untuk kepentingan jual beli antara pihak PT Perkebunan Nusantara X dengan H. Hari selaku pemilik aset. Kemudian pada 19 Mei 2020 lalu hasil penilaian tersebut keluar. Tanah seluas 307 meter persegi hanya dinilai sebesar Rp 87.100.000.

Namun dari hasil penilaian oleh KJPP asal Jakarta ini, H. Hari Amin menolak karena tidak sesuai dengan nilai manfaat. “Tanah saya memang sudah diaprasial dari Jakarta. Tetapi yang dipakai harga patokan tanah yang tidak ada manfaatnya. Bagi saya itu tidak masuk akal. Nilai aprasialnya cuma senilai Rp 87 juta sekian dengan sepanjang 153 meter. Hal ini artinya tidak mengajak musyawarah tetapi hanya dagelan (lelucon),” tandasnya.

Menurutnya, nilai ganti rugi tersebut seharusnya sebesar Rp 3 miliar lebih. Hal tersebut didasarkan pada nilai ganti rugi Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti jalan tol maupun Bandara Kediri. H. Hari Amin mengaku seharusnya pihak pabrik melihat nilai manfaat dari tanah miliknya, bukan melihat dari nilai lahannya.

“Harusnya dengan hitungan per meter Rp 11 juta, dengan asumsi manfaat tanah ini yang akan dijadikan jalan tol dan Kediri juga akan dibangun bandara. Jadi dilihat manfaat dari tanah tersebut bukan lahannya. Karena tanpa ini PG Ngadirejo tidak akan bisa beroperasi giling,” tegasnya.

Terpisah, Samsul Arifin kuasa hukum H. Hari mengatakan, apa yang dilakukan pihak pabrik sudah melawan hukum dengan merugikan pihak desa dan kliennya yang juga menjabat Kepala Desa Jambean. “Apa yang disampaikan Pak Hari secara otomatis akan dilakukan langkah hukum. Tentu langkahnya ada Pidana dan Perdata. Kita tunggu batas somasi yang ketiga sampai tujuh hari. Jika tidak dibalas maka akan kita buat laporan. Terkait kerugian, desa maupun Pak Hari sudah dirugikan secara materiil dan inmateriil. Oleh karena itu kerugian itu harus diganti yang sesuai. Tuntutan Perdata ganti rugi sekitar Rp 3 M mulai dari tahun 1971 sampai 2020. Karena tidak pernah memberikan sesuatu apapun. Ditambah karena selama ini tidak memberikan rasa nyaman bagi Pak Hari kepada masyarakat. Karena pipa ini sudah melintas di lahan desa,” ucapnya.

Pihak managemen PG Ngadirejo Kediri belum dapat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut. Wakil Manager Keuangan Nurro. M, yang dihubungi melalui telepon genggamnya tidak menjawab. Pun demikian ketika dikirimi pesan whatsapp di nomor 08133111XXXX tidak dibalas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pipa air berdiameter sekitar 50 cm terpasang dari lokasi pabrik hingga ke Sungai Brantas. Pipa tersebut melintas di beberapa dusun yakni Dusun Ngrombeh, Dusun Bekuk dan Dusun Pucung di Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Pipa dari bahan besi tersebut berfungsi sebagai penyedot air untuk pendingin mesin PG Ngadirejo saat masa buka giling. [nm/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar