Hukum & Kriminal

Dugaan Kasus Korupsi DD Tahun 2017

Kades dan Sekdes di Mojokerto Ditetapkan Tersangka

Mojokerto (beritajatim.com) – Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Daerah (Sekdes) di Kabupaten Mojokerto ditetapkan sebagai tersangka. Kades dan Sekdes Wonoploso, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) tahun 2017.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP M Sholikhin Fery mengatakan, dari hasil penyelidikan, status Kades Radita Angga Dwi Mahendra (31) dan Sekdes Imam Ghozali (57) ditingkatkan menjadi tersangka. “Keduanya terbukti bersekongkol melakukan penyelewengan DD tahun anggaran 2017,” ungkapnya, Kamis (23/5/2019).

Masih kata Kasat, Kades selaku penanggung jawab keuangan desa dengan cara melaksanakan pembangunan yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat. Masing-masing, pembangunan jembatan dengan ploting anggaran Rp210 juta dan pembangunan rehab untuk lima gedung posyandu sebesar Rp 271 juta.

“Dalam laporan realisasi pengeluaran uang yang dibuat bendahara desa dan realisasinya di lokasi tidak sinkron Artinya, terjadi mark-up anggaran sehingga ada pengeluaran uang desa yang fiktif hingga menimbulkan kerugian negara setelah di audit Inspektorat atau Pengawasan Internal Pemerintah,” katanya.

Kasat menjelaskan, hasil penyelidikan ditemukan ada kelebihan pembayaran pembangunan jembatan dan posyandu sebesar Rp70 juta. Sebelumnya, Inspektorat melakukan upaya pencegahan dengan cara memberi kesempatan pada kades untuk mengembalikan uang ke rekening desa dalam waktu dua minggu.

“Namun yang bersamgkutan hanya mengembalikan Rp20 juta saja, sisanya hanya membuat pernyataan kepada Inspektorat. Atas dasar tidak ada iktikad baik yang bersangkutan dalam mengembalikan uang negara sehingga Inspektorat melimpahkan kasus ini ke kepolisian,” ujarnya.

Saat kasus dugaan korupsi DD tahun 2017 tersebut ditanggani pihak Polres Mojokerto, penyidik Unit Pidana Korupsi Satreskrim melakukan pemanggilan terhadap tersangka. Tersangka mengembalian kekurangan uang sebesar Rp50 juta yang diselewengkan. Menurutnya, pengembalian keuangan negara tidak menghapus perbuatan pidananya.

“Kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 dan Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” jelasnya.[tin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar