Hukum & Kriminal

Jurnalis Tempo Lapor ke Polda Jatim, Jadi Korban Kekerasan Saat Peliputan

Surabaya (beritajatim.com) – Nurhadi, koresponden Tempo Surabaya lapor ke Polda Jatim, Minggu (28/3/2021). Laporan terkait kekerasan fisik saat meliput mantan Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji perihal kasus suap pajak yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat melapor ke Polda Jatim, Nurhadi didampingi istri, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Surabaya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan Lentera.

Ketua AJI Surabaya, Eben Haezer mendesak agar polisi untuk mengusut tuntas kasus kekerasan kepada Nur Hadi. Ia ingin, para pelaku dibawa hingga ke ranah pengadilan dan memperoleh sanksi seadil-adilnya.

“Kami berharap, ini (kasus kekerasan) bisa menjadikan kinerja polisi semakin profesional. Kami menduga, pelakunya ada oknum anggota kepolisian, dan pengakuan dari Mas Nurhadi sendiri ada dari (oknum) TNi juga, kami juga meminta dukungannya dari teman-teman jurnalis sekalian,” kata Eben, Minggu (28/3/2021).

Eben menyebut, usai melakukan laporan ke SPKT, Nurhadi akan melakukan visum pada sejumlah bagian tubuhnya yang mengalami kekerasan di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya.

“Secara fisik, di bibir dan pelipis mengalami luka. Tapi yang jelas selain masalah fisik, psikologi korban juga sangat terpukul, apalagi istrinya juga saya pikir ini sangat terpukul dengan kondisi ini. Kami akan memastikan agar Nur Hadi dan keluarganya akan aman,” ujar jurnalis Harian Surya itu.

Untuk sementara, Nurhadi dan keluarga akan disembunyikam ke lokasi yang lebih aman dan rahasia. Mengingat, sewaktu-waktu bisa saja terjadi ancaman lain kepada Nurhadi dan keluarga.

Eben menegaskan, memang profesi jurnalis, khususnya di Surabaya, masih belum aman. Menurutnya, aparat penegak masih melihat jurnalis sebagai ancaman.

“Nah, ini yang kami sayangkan. Kami berharap agar kasus ini juga menjadi pembelajaran agar polisi atau aparat pertahanan dan sebagainya itu menghargai kerja-kerja jurnalistik. Karena, apa yang kami kerjakan ini lebih mengarah pada kepentingan publik, karena yang coba Mas Nurhadi telusuri adalah soal pajak, tetapi memperoleh perlakuan seperti itu (tindakan kekerasan) yang didapatkan,” tuturnya

Eben ingin, tindakan kekerasan tak terjadi lagi terhadap para pewarta di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Surabaya. “Kami harap, tidak terulang lagi di masa depan,” kata pria yang juga berprofesi sebagai dosen salah satu kampus itu.

Sementara Koordinator Kontras Surabaya, Fatkhul Khoir mengungkapkan, Nurhadi sudah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di SPKT Polda Jatim. Menurutnya, ada 4 pasal yang dilayangkan kepada para oknum aparat penegak hukum yang melakukan tindak kekerasan kepada Nur Hadi.

“Yang kami laporkan tadi ada 4 pasal, yakni 170, 351, 355, dan 18 Undang-Undang Pers tahun 1999. Insyaallah, dalam waktu cepat saksi-saksi akan segera dipanggil,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, cara yang seyogyanga dilakukan aparat penegak hukum harus menggunakan prosedur hukum yang baik dan benar. Terlebih, tugas seorang jurnalis, termasuk pada jobdesk investigasi, dilindungi oleh UU, terutama oleh UU nomor 40 tahun 1999, pasal 18.

“Kami juga meminta agar pihak kepolisian memberikan jaminan keamanan kepada Nur Hadi dan keluarga. Apa yang dialami Mas Nur Hadi sebenarnya bukan hanya luka fisik, tapi juga ketakutan, karena terancam dan lain sebagainya,” pungkasnya.

“Selain laporan kepolisian, kami juga akan laporan ke Propam Mabes Polri, karena ada dugaan pelaku adalah oknum Polisi, kami juga akan mendatangi LPSK agar Mas Nur Hadi mendapat perlindungan,” katanya.

Sementara Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko saat diminta tanggapn atas laporan ini belum bersedia memberikan komentar. [uci/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar